Dua Menteri Israel Desak Netanyahu Tolak Pasukan Internasional di Gaza, Khawatir Hambat Pelucutan Hamas

AKURAT.CO Dua menteri senior Israel mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghentikan rencana pengerahan International Stabilisation Force (ISF) di Jalur Gaza. Mereka menilai kehadiran pasukan internasional justru dapat membahayakan kepentingan keamanan Israel dan menghambat upaya pelucutan senjata Hamas.

Menurut laporan The Times of Israel, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Permukiman Orit Strock mengirim surat mendesak kepada Netanyahu pada Senin (4/8/2026). Dalam surat tersebut, keduanya meminta agar Kabinet Perang Israel segera menggelar rapat darurat serta menangguhkan proses masuknya ISF ke Gaza.

Mereka berpendapat bahwa keputusan Israel sebelumnya untuk menyetujui pengerahan pasukan internasional didasarkan pada "informasi yang keliru".

"Kami menilai peta jalan (roadmap) Board of Peace untuk Gaza berbahaya bagi Israel dan bertentangan dengan tujuan melucuti Hamas serta mendemiliterisasi Jalur Gaza," tulis kedua menteri tersebut.

Kabinet Israel Sebelumnya Setujui Pengerahan ISF

Pekan lalu, Kabinet Perang Israel menyetujui pengerahan International Stabilisation Force (ISF) sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

ISF merupakan salah satu dari empat badan yang dirancang untuk mengelola pemerintahan sementara di Gaza berdasarkan rencana tersebut. Skema itu juga telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 yang disahkan pada 17 November 2025.

Pada Jumat lalu, Board of Peace merilis rancangan kesepakatan yang memuat mekanisme pelaksanaan tahap berikutnya dari rencana perdamaian Gaza. Dokumen tersebut mencakup pengaturan keamanan, administrasi pemerintahan transisi, hingga jalur politik yang diusulkan untuk masa depan wilayah tersebut.

Lapid Pertanyakan Klaim "Informasi Keliru"

Pernyataan Smotrich dan Strock langsung mendapat tanggapan dari pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid.

Lapid meminta kedua menteri menjelaskan siapa pihak yang memberikan "informasi keliru" kepada Kabinet Perang hingga keputusan menyetujui pengerahan ISF bisa diambil.

Menurutnya, tuduhan tersebut tidak boleh dilontarkan tanpa disertai penjelasan yang jelas mengenai siapa pejabat yang dimaksud, terlebih karena pembahasan rencana itu melibatkan koordinasi diplomatik dengan Amerika Serikat.

Korban di Gaza Terus Bertambah

Di tengah perdebatan politik mengenai masa depan Gaza, kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih terus memburuk.

Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 73.000 warga Palestina dilaporkan tewas sejak perang pecah pada Oktober 2023, dengan sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak. Selain itu, lebih dari 174.000 orang mengalami luka-luka.

Sebagian besar wilayah Gaza kini hancur akibat konflik berkepanjangan, sementara hampir seluruh penduduknya terpaksa mengungsi.

Meski gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, otoritas kesehatan Gaza menyebut serangan masih terus terjadi. Sejak kesepakatan tersebut diberlakukan, sedikitnya 1.250 warga Palestina dilaporkan tewas dan 4.110 lainnya mengalami luka-luka.

Sumber: TRTWorld