Jelang Perundingan Nuklir dengan Iran, AS Tarik Staf Non-Essensial dari Kedutaan di Lebanon

AKURAT.CO Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerintahkan penarikan personel pemerintah non-esensial dan anggota keluarga mereka dari Kedutaan Besar AS di Beirut, Lebanon, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran dan wacana opsi militer Washington terhadap Teheran.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS menyatakan langkah tersebut dinilai “bijaksana” untuk mengurangi kehadiran AS dan menyisakan hanya staf inti di Kedutaan Besar Beirut. Meski demikian, kedutaan tetap beroperasi dengan personel esensial.

“Ini adalah langkah sementara untuk memastikan keselamatan personel kami sekaligus mempertahankan kemampuan operasional dan membantu warga negara AS,” ujar pejabat tersebut.

Dalam pembaruan travel advisory yang dirilis Senin, Departemen Luar Negeri mengonfirmasi perintah evakuasi staf non-darurat dan keluarga mereka. Pemerintah AS juga memperingatkan kemungkinan pembatasan perjalanan tambahan akibat meningkatnya risiko keamanan. Saat ini, Lebanon masih berada pada Level 4: Do Not Travel atau imbauan tertinggi untuk tidak bepergian.

Langkah ini diambil menjelang putaran ketiga perundingan nuklir antara AS dan Iran yang dijadwalkan berlangsung Kamis di Jenewa, Swiss. Seorang pejabat AS menyebut utusan Washington, Steve Witkoff dan Jared Kushner, akan menghadiri pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri juga pernah mengurangi staf di sejumlah kedutaan di Timur Tengah sebagai antisipasi potensi serangan balasan Iran atau kelompok proksinya. Menjelang serangan militer AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu, Washington sempat mengurangi staf non-esensial di Baghdad, Kuwait, dan Bahrain. Iran kemudian membalas dengan serangan rudal yang tidak menimbulkan korban jiwa ke Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, pangkalan militer terbesar AS di kawasan.

Di saat yang sama, militer AS meningkatkan kehadiran udara dan lautnya di Timur Tengah dengan mengerahkan dua kapal induk. Langkah ini disebut untuk memberikan opsi militer kepada Presiden Donald Trump jika diplomasi gagal.

Pemerintahan Trump belum secara resmi mengonfirmasi partisipasinya dalam perundingan. Pekan lalu, Trump memberikan tenggat waktu 10 hingga 15 hari kepada Iran untuk mencapai kesepakatan baru.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan terdapat “peluang bagus” untuk mencapai kesepakatan. Namun ia menegaskan Iran memiliki hak untuk mengembangkan energi nuklir damai, termasuk pengayaan uranium.

Pengayaan uranium Iran sebelumnya sempat dihentikan akibat serangan udara AS terhadap fasilitas nuklirnya. Sebelum serangan tersebut, Iran memperkaya uranium hingga 60 persen—hanya selangkah teknis dari level 90 persen yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, dan jauh di atas kebutuhan untuk energi sipil.

Gedung Putih menegaskan kembali posisi Washington bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir maupun kemampuan untuk membangunnya, termasuk tidak diperbolehkan melakukan pengayaan uranium.

Utusan AS Steve Witkoff mengatakan Trump mempertanyakan mengapa Iran belum menyerah di tengah tekanan militer besar-besaran AS di kawasan. Menurutnya, Presiden AS memiliki banyak opsi jika diplomasi tidak membuahkan hasil.

Laporan media AS menyebutkan bahwa jika jalur diplomatik gagal, Trump mempertimbangkan serangan terbatas untuk menekan kepemimpinan Iran agar menghentikan program nuklirnya. Jika serangan awal tidak efektif, opsi serangan yang lebih besar dalam beberapa bulan berikutnya juga dipertimbangkan. Target potensial disebut mencakup markas Korps Garda Revolusi Islam Iran serta fasilitas nuklir dan rudal negara tersebut.

Situasi ini menambah ketegangan geopolitik di Timur Tengah, di tengah upaya diplomasi yang masih berlangsung antara Washington dan Teheran.