Perdana Menteri Sebastien Lecornu Mengundurkan Diri, Krisis Politik Prancis Semakin Dalam

AKURAT.CO Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (6/10/2025), hanya beberapa jam setelah memperkenalkan kabinet barunya. Keputusan mendadak ini memperparah krisis politik yang sudah mengguncang pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

Lecornu, yang baru menjabat kurang dari empat minggu, kini memegang rekor sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Republik Kelima Prancis. Ia merupakan perdana menteri kelima yang menjabat di bawah pemerintahan Macron dalam kurun waktu kurang dari dua tahun.

Pemerintahan Macron di Ujung Krisis

Krisis politik di Prancis berawal dari pemilu cepat tahun 2024 yang digagas Macron. Hasilnya tidak melahirkan mayoritas mutlak di parlemen, membuat pemerintahan bergantung pada koalisi yang rapuh. Kondisi ini menyebabkan roda pemerintahan sulit bergerak efektif.

Pada Minggu malam, Lecornu mengumumkan kabinet barunya yang sebagian besar berisi wajah lama. Namun, hanya berselang 12 jam, ia menghadapi gelombang kritik dari seluruh spektrum politik—baik dari kiri maupun kanan—yang menilai kabinet tersebut gagal membawa pembaruan.

Dalam pidato pengunduran dirinya, Lecornu menuding kegagalan kompromi antarpartai sebagai penyebab utama runtuhnya pemerintahan. Ia juga menyebut janji untuk tidak lagi menggunakan Pasal 49.3 Konstitusi Prancis—yang memungkinkan pemerintah mengesahkan undang-undang tanpa pemungutan suara—tidak cukup untuk meredakan ketegangan politik.

“Sulit menjadi perdana menteri ketika kondisi politik tidak memungkinkan,” ujar Lecornu. “Partai-partai bertindak seolah-olah masing-masing memiliki mayoritas di Majelis Nasional. Kurangnya kerendahan hati dan besarnya ego politik menjadi penghalang.”

Kabinet Baru Tanpa Warna Baru

Kabinet yang diumumkan Lecornu terdiri dari 15 menteri, termasuk 10 dari partai pendukung Macron. Tidak ada perwakilan dari blok kiri atau kanan, membuatnya dianggap tidak mencerminkan semangat koalisi yang dijanjikan.

Bruno Retailleau, pemimpin Partai Republik (sayap kanan tradisional), mengkritik keras formasi kabinet tersebut. “Komposisi pemerintahan tidak mencerminkan perubahan yang dijanjikan,” tulisnya di platform X (Twitter).

Kritik serupa datang dari Jordan Bardella, pemimpin partai National Rally yang berhaluan kanan ekstrem. Ia menilai Lecornu tidak memiliki ruang gerak politik dan menuduh Macron bertanggung jawab atas keruntuhan pemerintahan. “Kita sudah di ujung jalan. Tidak ada solusi selain pembubaran parlemen,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh kanan ekstrem lainnya, Marine Le Pen, menilai situasi ini sebagai “akhir dari lelucon politik” Macron. Di sisi kiri, juru bicara Partai Sosialis, Arthur Delaporte, menyebut pengunduran diri Lecornu sebagai bukti bahwa “makronisme kembali menjerumuskan negara ke dalam kekacauan.”

Dampak Politik dan Ekonomi

Menurut analis politik Antoine Bristielle, Macron kini hanya memiliki dua pilihan: membubarkan Majelis Nasional dan menggelar pemilu baru, atau mundur dari jabatannya. “Namun, pilihan paling mungkin adalah pembubaran parlemen,” ujarnya kepada CNN.

Kemarahan publik juga meningkat atas penunjukan mantan Menteri Keuangan Bruno Le Maire sebagai Menteri Pertahanan, menggantikan posisi Lecornu sebelumnya. Le Maire dikritik karena dinilai gagal mengendalikan defisit nasional selama pandemi Covid-19.

Krisis politik ini langsung berdampak pada ekonomi. Bursa saham Paris dibuka turun 1,7 persen pada Senin pagi karena kekhawatiran terhadap rancangan anggaran nasional yang dijadwalkan dibahas Selasa, tetapi kini tertunda tanpa kejelasan.