Akurat Logo

Pramono Minta Pembahasan UMP Jakarta 2027 Selesai Pekan Ini

Okto Rizki Alpino | 18 November 2026, 19:59 WIB
Pramono Minta Pembahasan UMP Jakarta 2027 Selesai Pekan Ini
Gubernur Pramono Anung bersama Mendagri Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta. (Dok. Pemprov DKI)

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memberikan tenggat hingga Jumat (20/11/2026) kepada unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah untuk menuntaskan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027.

Dia ingin Jakarta menjadi daerah pertama yang menyelesaikan perundingan upah minimum, sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Meski demikian, pembahasan UMP Jakarta masih berlangsung karena masing-masing pihak belum bergeser dari besaran nilai alfa yang menjadi dasar perhitungan kenaikan upah.

Baca Juga: Akui Rencanakan Pembunuhan Donald Trump, Pria Pakistan Dihukum 27 Tahun Penjara

"Rapat UMP masih berlangsung antara buruh, kemudian pengusaha, dan pemerintah Jakarta," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dia mengaku, telah menerima laporan mengenai perkembangan perundingan tersebut. Namun, hingga kini belum tercapai kesepakatan karena setiap unsur masih mempertahankan angka alfa yang diyakini masing-masing.

"Tadi saya sudah mendapat laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing," ujarnya.

Pramono meminta seluruh pihak tidak berlarut-larut dalam mempertahankan posisi masing-masing. Da menetapkan Jumat sebagai batas akhir pembahasan agar keputusan UMP Jakarta 2027 segera dihasilkan.

"Saya memberikan batas waktu sampai dengan hari Jumat besok untuk segera diselesaikan," tegasnya.

Baca Juga: Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa

Menurutnya, penyelesaian lebih awal akan memberikan nilai tambah bagi Jakarta. Kesepakatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi keputusan untuk ibu kota, tetapi juga menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam menetapkan upah minimum.

"Kalau Jakarta bisa segera menyelesaikan, kemudian menjadi keputusan, ini bisa menjadi role model daerah-daerah lain untuk penyelesaian UMP di daerah masing-masing," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menargetkan penetapan UMP 2027 dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) rampung paling lambat 21 November 2026.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.