Perda Pembangunan Keluarga Jadi Fondasi Jakarta sebagai Kota Global

AKURAT.CO DPRD Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Keluarga, untuk mengintegrasikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan keluarga yang selama ini tersebar di sejumlah sektor.

Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menilai pembangunan keluarga menjadi salah satu fondasi penting dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia di tengah transformasi Jakarta menuju kota global.

Karena itu, pengesahan Perda Pembangunan Keluarga diharapkan memperkuat ketahanan keluarga melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan. Perubahan kehidupan masyarakat seiring perkembangan Jakarta, membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab berbagai kebutuhan keluarga.

Baca Juga: Perda Pembangunan Keluarga Disahkan, Atur Perlindungan Masyarakat hingga Pencegahan Stunting di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta pun berkomitmen memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan yang responsif.

"Perda ini akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan manusia dan keluarga Jakarta yang berkualitas, tangguh, mandiri, sejahtera, serta berdaya," kata Rano, Rabu (11/11/2026).

Dia mengatakan, keluarga memiliki peran mendasar dalam membentuk karakter, menanamkan nilai kehidupan, serta mendukung tumbuh kembang anak. Lingkungan keluarga juga menjadi salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia.

"Karena itu, pembangunan keluarga menjadi bagian penting dari pembangunan daerah," imbuhnya.

Baca Juga: Disney Run Jakarta 2026 Hadir di Indonesia, OCBC Ajak Keluarga Nikmati Pengalaman Lari Berbeda

Untuk itu, pemerintah ingin memastikan seluruh keluarga di Jakarta memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis.

Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi dari anggota DPRD selama pembahasan perda akan menjadi bahan evaluasi bagi jajaran eksekutif untuk ditindaklanjuti.

Rano juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jakarta yang telah menyetujui regulasi tersebut. Menurut dia, kolaborasi legislatif dan eksekutif diperlukan agar kebijakan pembangunan keluarga dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.