Pemprov Jabar-Kemenkes Reformasi Sistem Kesehatan, Pasien Tak Lagi Harus Lewati Rujukan Berjenjang

AKURAT.CO Pasien di Jawa Barat tidak lagi harus melalui sistem rujukan berjenjang di fasilitas kesehatan ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong sistem rujukan baru yang memungkinkan pasien langsung diarahkan ke rumah sakit berdasarkan penyakit dan kemampuan layanan yang dibutuhkan.

Skema tersebut tengah diuji coba di Kota Bandung melalui penerapan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), bersama reformasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG).

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menilai perubahan sistem rujukan menjadi penting karena keterlambatan menentukan fasilitas kesehatan dapat berisiko memperburuk kondisi pasien.

"Selama ini masyarakat kesulitan ketika datang ke puskesmas, harus ke mana, keburu pasiennya tambah parah, tidak terselamatkan. Tapi nanti bisa langsung dirujuk berdasarkan kemampuan dan berdasarkan penyakitnya," jelasnya, usai menghadiri kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan ke Dinas Kesehatan Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga: Hari Jadi ke-216 Kota Bandung, Pemprov Jabar Dorong Penguatan Transportasi Publik Termasuk BRT

Dengan RBKP, pasien tidak lagi diarahkan semata-mata berdasarkan jenjang kelas rumah sakit. Jika pasien membutuhkan penanganan jantung, misalnya, rujukan diarahkan ke rumah sakit yang memiliki layanan jantung sesuai kebutuhannya.

Begitu pula pasien dengan penyakit kanker akan diarahkan ke fasilitas yang memiliki kompetensi penanganan kanker.

"Kalau yang kanker ya langsung ke rumah sakit yang ada penanganan kanker, yang jantung ya rumah sakit penanganan jantungnya," kata Erwan.

Erwan meminta uji coba di Bandung tidak berhenti sebagai proyek percontohan.

Pemprov menargetkan sistem tersebut dapat diperluas ke kabupaten/kota lainnya hingga menjangkau 1.018 puskesmas di Jawa Barat.