Usulan Tambah Anggaran Reses DPRD Jakarta Tidak Mendesak dan Sarat Motif Politik

AKURAT.CO Usulan Komisi A DPRD Jakarta untuk menambah anggaran pelaksanaan reses ketiga DPRD Jakarta menuai kritik. Penambahan anggaran itu dinilai tidak mendesak, di tengah kondisi fiskal Jakarta yang sedang tertekan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta saat ini justru harus memprioritaskan penggunaan APBD untuk kebutuhan dasar masyarakat, bukan menambah anggaran kegiatan reses yang efektivitasnya dinilai belum terbukti.

"Menurut saya usulan itu tidak relevan dengan kondisi saat ini. Keuangan Jakarta sedang mengalami tekanan karena dana transfer dari pemerintah pusat berkurang cukup besar, sekitar Rp15 triliun. Dalam situasi seperti ini, saya tidak melihat adanya urgensi untuk menaikkan anggaran reses," kata Trubus saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga: Komisi III DPR Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset saat Reses, Libatkan Pengacara Senior

Pernyataan itu merespons rekomendasi Komisi A DPRD Jakarta dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.

Komisi A meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat sinkronisasi hasil Musrenbang dan reses, serta mengusulkan penambahan anggaran reses ketiga dengan alasan aspirasi masyarakat belum terserap secara optimal dalam APBD.

Menurutnya, pengakuan DPRD yang menyatakan aspirasi masyarakat belum terakomodasi justru menunjukkan adanya persoalan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

"Kalau memang aspirasi masyarakat belum terserap dengan baik, berarti memang ada kegagalan dalam proses tersebut. Kepentingan masyarakat seharusnya dapat disalurkan dan diimplementasikan secara optimal, tetapi kenyataannya belum demikian," ujarnya.

Dia menegaskan, solusi atas persoalan tersebut bukan dengan menambah anggaran reses, melainkan mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia serta memperbaiki mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat.

"Menurut saya tidak perlu. Anggarannya memang tidak tersedia dan justru akan membebani APBD. Kondisi APBD Jakarta saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat," katanya.

Baca Juga: Reses DPR Harus Jadi Instrumen Mengawal Program Pemerintah Tepat Sasaran

Dia pun mempertanyakan manfaat nyata dari pelaksanaan reses selama ini. Menurut dia, belum ada indikator yang dapat menunjukkan bahwa anggaran reses berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Tidak perlu. Selain membebani APBD, manfaatnya juga belum terlihat. Output dan dampaknya bagi publik belum jelas. Saya khawatir pada akhirnya pemerintah harus mencari sumber pendapatan lain, misalnya dengan menaikkan pajak, yang justru akan membebani masyarakat," ucapnya.

Trubus juga mendesak DPRD membuka penggunaan anggaran reses secara transparan agar masyarakat dapat menilai efektivitasnya.