Tren Inflasi Membaik, Kemendagri Minta Pemda Tetap Waspadai Beras dan Minyak Goreng

AKURAT.CO Upaya pengendalian inflasi di tanah air mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 3 Juli 2026, sebanyak 29 provinsi mencatatkan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), satu provinsi stabil, dan tersisa delapan provinsi yang masih mengalami kenaikan.

Meski kondisi IPH mulai membaik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (pemda) tidak berpuas diri.

Daerah diinstruksikan untuk tetap mewaspadai komoditas pangan utama yang harganya masih tinggi, khususnya beras dan minyak goreng.

"Fokus harian kita adalah mengendalikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar kelompok ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan," ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

BPS mencatat, selain beras dan minyak goreng yang level harganya masih tinggi di berbagai daerah, komoditas bawang putih juga menyumbang inflasi sebesar 6,88 persen pada Juni 2026.

Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya biaya impor akibat penguatan mata uang dolar AS terhadap rupiah.

Sebaliknya, kabar baik datang dari komoditas cabai merah, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, serta telur ayam ras yang harganya dilaporkan terus melandai.

Baca Juga: Indonesia-Singapura Komitmen Jaga Keamanan Selat Malaka

Secara makro, Tomsi memaparkan angka inflasi nasional secara tahunan (year-on-year) pada Juni 2026 berada di level 3,34 persen, sementara inflasi tahun berjalan (year-to-date) mencapai 1,79 persen.

Faktor Pemicu Inflasi Juni 2026:

• Kelompok Pangan: Beras, minyak goreng, dan lonjakan harga bawang putih impor.

• Kelompok Transportasi: Imbas kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

• Perawatan Pribadi: Dipengaruhi oleh tren kenaikan harga emas dunia.

Karena sektor non-pangan sulit diintervensi langsung oleh pemda, pemerintah pusat meminta daerah untuk melipatgandakan fokusnya pada stabilitas pangan yang bisa dikendalikan lewat kebijakan lokal.

Tomsi secara khusus menegaskan agar daerah yang angka inflasinya masih nangkring di atas rata-rata nasional untuk segera mengambil langkah taktis. Pemda diminta tidak ragu menggandeng instansi vertikal di wilayahnya.

"Kalau memang masih belum terlalu paham, tolong BPS setempat diundang. Diajak diskusi bagian mana lagi yang harus kita perbaiki sehingga harga-harga ini dapat terkendali dengan baik," tegas Tomsi.

Pusat berharap seluruh kepala daerah mengoptimalkan data kiriman BPS sebagai basis utama intervensi pasar.

Sinergi yang kuat dan kebijakan yang tepat sasaran diharapkan mampu mengunci tren penurunan IPH demi menjaga daya beli masyarakat jelang paruh kedua tahun ini.