Pramono Perlu Gotong Royong Biayai Subsidi Transjabodetabek dengan Kota Penyangga

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, diminta untuk melibatkan seluruh pemerintah daerah di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) dalam skema pembiayaan subsidi layanan Transjabodetabek.

Inisiator Tim Advokasi Peduli Transportasi Publik, Johan Imanuel, beban subsidi transportasi antardaerah tidak seharusnya hanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Keterlibatan pemerintah daerah penyangga Jakarta dalam pembiayaan layanan Transjabodetabek perlu dimatangkan secara serius, terutama dari aspek politik dan tata kelola antardaerah.

Baca Juga: Bak Jatuh Tertimpa Tangga, Kenaikan Tarif Transjakarta Tambah Beban Masyarakat

Namun, pembahasan mengenai subsidi jangan sampai mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi publik.

"Keterlibatan pihak-pihak ini tentu harus dimatangkan dari aspek politik. Hal ini mungkin dilakukan. Namun jika bicara aspek lainnya, maka Pemprov DKI harus mendengarkan suara masyarakat. Jangan sampai suara masyarakat diabaikan demi pemenuhan aspek politik," kata Johan dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, alasan membengkaknya subsidi akibat pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tidak boleh dijadikan dasar untuk membebankan konsekuensi kebijakan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif atau pengurangan layanan.

Pemerintah harus memastikan akses transportasi publik tetap terjangkau dan nyaman bagi masyarakat, mengingat Transjabodetabek telah menjadi moda transportasi utama bagi ribuan pekerja komuter yang setiap hari bepergian dari daerah penyangga menuju Jakarta.

Selain menyoroti skema subsidi, Johan juga meminta Pemprov Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meningkatkan kualitas layanan dengan menambah jumlah armada, khususnya pada jam-jam sibuk. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan penumpang.

"Harus ditambahkan armada Transjakarta atau Transjabodetabek saat jam sibuk agar akses pengguna tetap terjamin dan mencegah terjadinya desak-desakan di dalam bus maupun halte," tegasnya.

Baca Juga: Kenaikan Tarif Transjakarta Bikin Masyarakat Ogah Beralih ke Transportasi Umum

Peningkatan kapasitas layanan harus menjadi prioritas seiring bertambahnya jumlah pengguna transportasi publik di kawasan aglomerasi Jabodetabek.

Sebab, keberhasilan integrasi transportasi tidak hanya diukur dari perluasan rute, tetapi juga kemampuan pemerintah menyediakan layanan yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

"Sinergi pendanaan antarpemerintah daerah dan peningkatan kualitas layanan merupakan dua langkah yang harus berjalan beriringan agar pengembangan Transjabodetabek tidak mengorbankan kepentingan pengguna transportasi publik," pungkasnya.