Ima Mahdiah Pastikan Gaji dan Tunjangan DPRD Jakarta Transparan dan Sesuai PAD

AKURAT.CO Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI), menuntut transparansi gaji dan tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta yang disebut mencapai Rp 70 juta. 

Menyikapi tuntunan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan gaji dan tunjangan yang diterimanya selama ini dipublikasikan secara terbuka.

"Sejak periode pertama, saya sudah mem-publish gaji, tunjangan dan laporan keuangan hingga bulan ini. Jadi masyarakat bebas melihat dan kami bisa mempertanggungjawabkan," kata Ima usai menerima audiensi di gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Baca Juga: Dapat Gaji dan Tunjangan Fantastis, DPRD Jakarta Didemo Mahasiswa

Menurut dia, dana yang diterima anggota dewan tidak berhenti di meja pribadi, melainkan kembali ke masyarakat lewat advokasi dan penyerapan aspirasi. "Kami pastikan apa yang kami dapat dikembalikan kepada masyarakat," ujarnya.

Soal tuntutan mahasiswa agar tunjangan DPRD diturunkan, Ima menyebut hal itu bergantung pada kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kami nanti akan sesuaikan dengan PAD yang ada," katanya.

Adapun desakan kedua terkait audit BUMD, Ima menegaskan hal tersebut menjadi ranah eksekutif. Namun, dia berjanji usulan mahasiswa akan dibawa ke forum resmi rapat anggaran mendatang untuk dibahas lebih lanjut bersama seluruh pimpinan DPRD.

"Nanti kami sampaikan kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur agar audit dilakukan secara berkala," tandasnya.