DPRD Jakarta: Potensi Pendapatan Parkir Rp1,8 Triliun, Tapi Masuk ke Kas Daerah Cuma Rp300 Miliar

AKURAT.CO Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Jakarta, Jupiter, menyoroti dugaan kebocoran dari sistem parkir di Jakarta. Sebab, potensi pendapatan dari parkir sangat besar, namun yang masuk ke kas daerah hanya sedikit.

"Potensi Rp 1,8 triliun setahun, tapi yang masuk ke kas daerah cuma Rp 300 miliar," kata Jupiter, Kamis (26/6/2025).

"Tarif resmi parkir Rp 3.000 sampai Rp 5.000, tapi di lapangan bisa Rp 10.000 bahkan sampai Rp 50.000. Yang valet? Ada yang narik sampai Rp 300 ribu. Ini gila," ujarnya.

Jupiter juga menyampaikan kalkulasi mengejutkan: dengan jumlah kendaraan harian lebih dari 20 juta dan estimasi tarif parkir Rp 5.000 untuk rata-rata 10 jam, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa menyentuh Rp 6 miliar per hari. Namun kenyataannya, penerimaan parkir hanya mentok di angka Rp 300 miliar per tahun.

Baca Juga: Pembentukan BUMD Parkir di Jakarta Berpotensi Jadi Bancakan Politik

"Uangnya ke mana? Bocor! Ini bukan soal menaikkan tarif, tapi soal kebocoran yang harus disikat habis," tegas politisi NasDem itu.

Dalam rapat dengar pendapat bersama pakar, akademisi, dan elemen masyarakat, Jupiter menyebut Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran sudah kedaluwarsa. Revisi dianggap mutlak untuk menyesuaikan dengan realitas kekinian Jakarta.

Jupiter juga menegaskan, seluruh sistem pembayaran parkir harus beralih ke metode cashless seperti QRIS demi transparansi dan akuntabilitas. "Jangan tambah beban rakyat, tutup saja lubang-lubangnya," katanya.

Pansus juga akan mengundang operator gedung, mal, hingga pengelola off-street parking untuk membongkar transparansi data. "Kami akan hitung detail. Berapa kendaraan parkir, berapa uang yang disetor ke pemilik gedung, dan berapa yang masuk ke kas daerah. Kebocoran harus distop sekarang juga," pungkasnya.