Pemprov Jakarta Diminta Naikkan Dana Operasional PKK dan PAUD

AKURAT.CO Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan dana operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga tingkat RT/RW.
Dalam merumuskan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemprov DKI harus lebih memperhatikan komponen masyarakat di bawah, terutama dalam segi ekonomi dan sumber daya. Menurutnya, di tingkat RW, masyarakat khususnya ibu-ibu PKK selalu mengeluhkan minimnya dana operasional yang tersedia.
"Di tingkat RW yang sampai hari ini selalu berteriak, uang operasional. Selalu ada itu pertanyaan, yaitu ibu-ibu PKK," ujar Lazarus dalam rapat kerja bersama eksekutif terkait Pembahasan Pra-RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Ruang Rapat Komisi C, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).
Baca Juga: Dilantik Plh Gubernur Jateng, TP PKK Siap Dukung Wali Kota Semarang
Meskipun PKK di tingkat kelurahan sudah mendapatkan dana operasional, namun PKK di tingkat RW tidak memperoleh dana tersebut. Dia mempertanyakan, regulasi yang membedakan alokasi dana operasional ini.
"PKK RW itu ada empat Pokja dan kegiatan-kegiatan yang selalu diminta, namun mereka tidak punya anggaran operasional," ungkapnya.
Lebih lanjut, Lazarus meminta Pemprov DKI untuk segera mencarikan solusi atas masalah ini dan menganggarkan dana operasional untuk PKK tingkat RW.
Selain itu, dia juga menyoroti masalah dana operasional untuk PAUD. Dia menekankan, pentingnya perhatian Pemprov DKI terhadap keberlanjutan operasional PAUD yang sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, baik secara jasmani maupun rohani.
"Pemerintah daerah harus memprioritaskan hal-hal tersebut masuk dalam anggaran untuk operasional," tegas Lazarus.
Dengan adanya perhatian lebih terhadap dana operasional PKK dan PAUD, Lazarus berharap Pemprov DKI Jakarta dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan anak yang optimal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 2Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 3Moto3 Qatar: Hiroshi Aoyama Puji Manajemen Ban Veda Ega Pratama di Lusail
- 4Cek BSU November 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Bantuan Rp900 Ribu Sudah Cair?
- 5Kalender Jawa 8 November 2026: Watak Weton Minggu Dikenal Pekerja Keras
- 6Gerakan Indonesia Baru Jadikan Sekretariat Wapres Posko Perlawanan Politik
- 7Tiga Kader PSI di Kabinet Prabowo Kompak Mundur dari Partai, Bestari Barus: Kami Terima, Tapi Merasa Kehilangan
- 8Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia 2027, Cek Lawan dan Syarat Lolos
- 9Dugaan Makar Diusut, Kepala Bakom: Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- 10Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar LBBP Negara Sahabat, Ini Daftarnya







