PNS Harus Netral, Bintang Emon: Presiden dan Menteri Boleh Memihak, Aneh Ga?

AKURAT.CO Baru-baru ini, Bintang Emon buka suara terkait pentingnya netralitas presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Dengan tujuan agar kompetisi yang berlangsung dapat berjalan secara sehat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bintang Emon juga menegaskan bahwa petisi yang diajukan oleh para guru besar Indonesia bukanlah untuk meminta Presiden Joko Widodo mundur, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan kompetisi yang sehat.

Selain itu, Bintang Emon juga menekankan bahwa kompetisi yang sehat memang perlu diadakan, karena kompetisi yang tidak sehat dapat menghasilkan hasil yang buruk.

Baca Juga: Ribut Perkara Petisi Guru Besar Soal Jokowi, Komika Bintang Emon Bikin Sindiran

"Bukan-bukan pengen pak Jokowi mundur hilang, enggak. Cuman pengen kompetisi yang sehat, karena kalau kompetisinya tidak baik biasanya yang dihasilkan ya tidak baik," tutur Bintang Emon di Instagram pribadinya pada Senin (5/2/2024).

Bintang Emon juga memberikan contoh terkait kompetisi yang tidak baik atau sehat yang masih terjadi di Indonesia pada saat ini.

"Misalnya tes CPNS masih sogok-sogokan, masih yang dikenal-kenal aja. hasilnya mungkin PNS-PNS yang tidak baik," katanya.

"Yang KTP udah jadi bilang 'oh masih seminggu lagi' tapi dikasih gocap jadi," sambungnya.

Tak hanya itu, Bintang Emon juga memberikan penjelasan mengenai kompetisi yang tengah berlangsung di Indonesia. Ia sebenarnya setuju dengan aturan yang berlaku saat ini, namun menyoroti beberapa hal yang perlu dikoreksi.

"Menurut lu koruptor yang boleh nyalon lagi bagus nggak? Mungkin jawaban lu nggak tapi jadi itu aturan, aneh loh," tuturnya.

Bintang Emon juga menyindir PNS yang harus netral namun justru pemimpin dan menteri boleh memihak dalam Pemilu 2024 ini

"PNS harus netral, padahal pemimpinnya, menteri-menteri itu bebas dukung capres manapun. Aneh nggak?," ujar Bintang Emon sambil menyampaikan pendapat yang lain.

Tentu saja, Bintang Emon merasakan keanehan tersebut karena aturan tersebut kaya di kerajaan, di mana aturan tersebut berlaku hanya untuk kasta-kasta yang bawah saja, yang atas tidak perlu adanya aturan tersebut.

Selain itu, komika tersebut juga menyindir pejabat yang tidak perlu cuti untuk kampanye dan menurutnya itu sungguh peraturan yang aneh. Padahal, masyarakat Indonesia membayar pajak yang sama namun masyarakat mendapatkan aturan yang berbeda.

"Itu buat kepentingan kita atau kepentingan pribadi? Kan itu yang bikin ribut di masyarakat. Makanya gua ga ngeliat apa untungnya buat masyarakat dan ini dilakukan terang-terangan. Ini yang ditanyakan oleh sebagian masyarakat," tutupnya di akhir video postingan tersebut.

Baca Juga: Demi Menjaga Kondusifitas, Pemilu 2024 Harus Berjalan Jujur dan Adil