Menteri Maman Sebut UMKM Harus Siap Sertifikasi Halal Sebelum 2026!

AKURAT.CO Pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi halal dan legalitas usaha bagi UMKM sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional.

Dimana dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha di Pontianak, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa legalitas usaha adalah kunci utama bagi UMKM agar bisa berkembang lebih pesat.

"Kami ingin memastikan bahwa pengusaha UMKM tidak hanya memiliki sertifikasi halal, tetapi juga memperoleh NIB dan akses yang lebih luas ke berbagai program pemerintah," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Baca Juga: Program Sertifikasi Halal Lahirkan 12.321 Lapangan Kerja dalam 100 Hari

Dalam acara ini, Kementerian UMKM menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan untuk mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM.

Selain itu, peresmian Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat) Kalimantan Barat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan standar produk UMKM.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menambahkan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, tetapi juga tameng bagi UMKM dalam menghadapi persaingan global.

"Jadikan halal sebagai tameng. Melalui sertifikasi halal, kita bisa menjadi juara di negara sendiri dan meraih pasar yang lebih luas," katanya.

Baca Juga: Pelindo Solusi Logistik Penuhi Sertifikasi Halal pada Layanan Logistik dan Cold Storage

Batas akhir kewajiban sertifikasi halal adalah tahun 2026. Oleh karena itu, Haikal mengimbau seluruh pengusaha UMKM untuk segera mengurus sertifikasi melalui BPJPH.

"Seluruh proses sertifikasi harus melalui BPJPH. Pengusaha UMKM dapat mengakses platform resmi kami di sihalal.go.id," jelasnya.

Festival ini berhasil memfasilitasi 7.000 UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal serta membantu 1.200 UMKM dalam legalitas usaha mereka.

Selain itu, pelaku UMKM juga difasilitasi dalam pembuatan izin edar P-IRT, sertifikasi merek, akses KUR, asuransi usaha, dan jaminan ketenagakerjaan.