Gempa NTT Rusak Pasar, Kemendag Koordinasi Jaga Stok Bahan Pokok

Esha Tri Wahyuni | 17 Agustus 2026, 18:17 WIB

Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri saat meninjau pasar yang rusak akibat gempa berkekuatan 7,7 M di NTT - DOK. Kemendag

AKURAT.CO Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas perdagangan masyarakat.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sedikitnya empat pasar mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026).

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan, salah satu pasar yang terdampak adalah Pasar Inpres Ruteng di Kabupaten Manggarai. Kondisi sejumlah bagian bangunan pasar dinilai belum aman sehingga aktivitas di dalamnya untuk sementara diminta dihentikan.

"Jadi setelah kita identifikasi memang ada empat pasar yang mengalami rusak, (termasuk) Pasar Inpres Ruteng di Manggarai. Kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk (melakukan penanganan), karena banyak tiangnya yang rusak. Jadi kita minta untuk tidak digunakan dulu," kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Kerusakan pasar menjadi perhatian karena fasilitas tersebut merupakan salah satu titik aktivitas perdagangan masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan bangunan yang rusak, tetapi juga memastikan kebutuhan bahan pokok tetap tersedia di wilayah terdampak.

Budi mengatakan Kemendag bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha terus memantau kebutuhan bahan pokok serta jalur distribusinya. Pemerintah juga berkoordinasi dengan distributor di wilayah sekitar NTT untuk menjaga pasokan setelah gempa.

"Kami juga sudah koordinasi dengan para distributor, terutama distributor yang ada di wilayah lain di provinsi terdekat, di NTB, misalnya. Kita sudah koordinasi untuk dengan pelaku usaha agar tetap menjaga pasokan-pasokan terutama pasca bencana ini di NTT," ujar Budi.

Menurut Busan, koordinasi dengan distributor diperlukan untuk memastikan masyarakat di wilayah terdampak tetap memperoleh kebutuhan sehari-hari meskipun sejumlah fasilitas perdagangan mengalami kerusakan.

"Kami ingin memastikan kepada pelaku usaha yang mendistribusikan barang kebutuhan pokok ke wilayah di Manggarai atau di NTT agar ketersediaan bahan pokoknya terjamin, dan mereka (pelaku usaha) siap semua ya pada prinsipnya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dan juga dengan pemerintah daerah," imbuhnya.

Di tengah penanganan dampak gempa, Kemendag juga menyalurkan bantuan senilai Rp250 juta kepada korban bencana di NTT. Bantuan tersebut dikumpulkan dari jajaran Kemendag dan diserahkan kepada kantor penghubung NTT di Jakarta pada Senin (17/8/2026).

Budi mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap pertama. Kemendag masih membuka penggalangan dana untuk kemudian kembali disalurkan kepada masyarakat yang terdampak.

"Hari ini kan kita memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-81 (tahun), sekaligus kami sepakat dengan teman-teman (Kemendag), dengan adanya musibah atau bencana di NTT ini kita mengumpulkan dana dari tadi pagi sampai siang terkumpul Rp250 juta, dan langsung diserahkan ke kantor penghubung NTT yang ada di Jakarta," kata Budi.

Busan mengatakan penyaluran bantuan berikutnya akan dilakukan setelah dana tambahan berhasil dikumpulkan.

"Mudah-mudahan nanti kita terus bersama teman-teman menggalang donasi yang ada dan nanti berikutnya dapat kita kirimkan ke teman-teman yang terkena musibah," ujarnya.

Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, NTT, pada Sabtu (15/8) pukul 05.58 WITA.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (16/8) malam, sebanyak 54 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut. Selain itu, 199 orang mengalami luka-luka dan 9.963 orang harus mengungsi.

BNPB juga mencatat sebanyak 1.528 kepala keluarga (KK) terdampak akibat gempa.

Besarnya jumlah warga yang harus mengungsi membuat keberlanjutan distribusi kebutuhan pokok menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan pascabencana. Apalagi, kerusakan sejumlah pasar dapat mengurangi akses masyarakat terhadap pusat perdagangan di wilayah terdampak.

Kemendag menyatakan pemantauan terhadap kebutuhan bahan pokok dan distribusi akan terus dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN), pemerintah daerah, serta pelaku usaha dan distributor.