Hendri Satrio: Pernyataan soal Ritel Modern Perlu Dilihat Secara Utuh

AKURAT.CO Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menyoroti pernyataan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang meminta agar keberadaan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret diatur, khususnya di wilayah pedesaan.

Hendri, yang akrab disapa Hensa, menilai pernyataan tersebut pada dasarnya memiliki maksud baik. Namun, cara penyampaiannya dinilai kurang tepat sehingga memunculkan persepsi berbeda di tengah publik.

“Maksudnya baik, tetapi pesan komunikasinya perlu diperbaiki. Karena kurang tepat, publik menangkapnya juga menjadi tidak tepat. Namun saya percaya niatnya mungkin baik,” ujar Hensa kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurut Hensa, wajar jika Ferry menginginkan pengaturan pertumbuhan ritel modern, terutama di desa. Sebagai menteri yang tengah mendorong program unggulan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ia tentu ingin program tersebut berjalan tanpa hambatan.

“Sebagai menteri, tentu ia ingin program ini berjalan mulus,” kata Hensa.

Ia menilai, maksud dari pernyataan tersebut kemungkinan bukan untuk menutup ritel modern, melainkan mengatur pertumbuhannya agar tidak menggerus manfaat yang diharapkan dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Saya mempersepsikan beliau ingin koperasi Merah Putih lebih bermanfaat bagi rakyat. Bukan menutup ritel modern, tetapi menjaga pertumbuhannya agar tidak menggerus manfaat koperasi desa,” ujarnya.

Hensa juga melihat adanya keinginan pemerintah agar Koperasi Desa Merah Putih menjadi wadah distribusi hasil UMKM masyarakat. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Ia menilai konsep “berbagi peran” antara ritel modern dan koperasi desa bisa menjadi solusi agar keduanya tetap tumbuh tanpa saling mematikan.

Meski demikian, Hensa mengakui pembatasan ritel modern berpotensi menimbulkan polemik, terutama terkait isu lapangan kerja.

“Memang ada polemiknya, misalnya soal tenaga kerja. Namun koperasi Merah Putih juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta publik melihat pernyataan Menteri Koperasi secara lebih utuh, yakni dalam konteks upaya memastikan manfaat ekonomi koperasi benar-benar dirasakan masyarakat desa.