Bulog Gandeng TNI Salurkan Beras SPHP Secara Merata

AKURAT.CO Perum Bulog menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan guna memastikan ketepatan sasaran dan menjaga stabilitas pangan nasional.

Sinergi strategis ini ditandai dengan peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa kolaborasi antara Bulog dan TNI menjadi bukti konkret dari komitmen bersama dalam menjaga akses pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Melalui kerja sama ini, masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau, secara merata di seluruh wilayah,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, (25/7/2025).

Peluncuran program tersebut secara simbolis dilakukan di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/7/2025).

Dalam kegiatan itu, bantuan pangan disalurkan kepada penerima bantuan pangan (PBP) di Kecamatan Sumur Bandung, yang mencakup tiga kelurahan: Kelurahan Merdeka, Babakan Ciamis, dan Braga.

Setiap keluarga penerima bantuan memperoleh total 20 kilogram beras gratis, yang terdiri dari dua alokasi masing-masing 10 kilogram untuk bulan Juni dan Juli 2025.

Baca Juga: Bulog Pastikan Konsumen Bisa Tukar Beras SPHP Yang Tak Sesuai Takaran

Di Provinsi Jawa Barat saja, tercatat ada sebanyak 3.462.037 keluarga penerima bantuan dengan total beras yang disalurkan mencapai 69.240.740 kilogram.

Bulog memastikan proses distribusi berjalan secara sistematis dan akuntabel dengan dukungan teknologi digital serta pengawasan langsung di lapangan.

Sistem distribusi ini diterapkan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak terjadi penyalahgunaan.

Dalam pelaksanaan GPM, beras SPHP dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan lima kilogram. Pembelian dibatasi maksimal dua kemasan per konsumen untuk menghindari penimbunan dan praktik jual beli kembali secara ilegal.

Selain beras, GPM juga menjual berbagai bahan pokok dengan harga terjangkau. Untuk menjamin ketepatan sasaran, seluruh proses penyaluran bantuan pangan menggunakan aplikasi digital “Banpangan”.

Penerima bantuan diwajibkan terdaftar di Dinas Sosial dan menerima undangan dalam bentuk barcode. Proses verifikasi dilakukan melalui KTP dan Kartu Keluarga sebelum bantuan diberikan.

Sementara itu, untuk penyaluran beras SPHP ke masyarakat luas, seluruh pengecer wajib mendaftar melalui aplikasi Klik SPHP dan diverifikasi oleh dinas terkait.

Pengecer yang lolos seleksi harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan mematuhi semua ketentuan, termasuk larangan menjual lebih dari dua kemasan dan membuka kemasan beras.

Beras SPHP disalurkan melalui berbagai kanal, mulai dari pengecer pasar, koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP), kios binaan pemerintah daerah, hingga kantor BUMN dan instansi pemerintah lainnya.

Bulog menegaskan bahwa distribusi ini mencakup wilayah perkotaan hingga pedesaan, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut menyampaikan bahwa Bulog memiliki keterkaitan historis dengan TNI, mengingat lembaga tersebut dibentuk oleh Presiden Soeharto untuk mengatasi krisis pangan nasional.

“Peran Bulog harus semakin proaktif dan kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Pelaksanaan sinergi antara TNI dan Bulog dalam program GPM dan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara serentak di 15 Komando Daerah Militer (Kodam), 47 Komando Resor Militer (Korem), 351 Komando Distrik Militer (Kodim), dan 3.698 Komando Rayon Militer (Koramil). Lebih dari 75.000 Bintara Pembina Desa (Babinsa) turut dilibatkan dalam kegiatan ini.