Pemerintah Tolak BMAD Benang China demi Jaga Rantai Industri Tekstil

AKURAT.CO Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan ekosistem industri nasional dengan menolak pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas benang filamen sintetis tertentu dari China.
Keputusan ini mencerminkan pendekatan komprehensif yang memperhatikan semua mata rantai industri, dari hulu hingga hilir.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan, keputusan ini mempertimbangkan kondisi pasokan di pasar domestik yang belum stabil. Kapasitas produksi nasional untuk benang filamen sintetis masih belum memadai untuk mencukupi kebutuhan industri pengguna.
“Sebagian besar produsen benang filamen menggunakan produknya untuk internal. Artinya, kebutuhan pasar tidak bisa terpenuhi sepenuhnya jika hanya mengandalkan suplai lokal,” jelas Mendag, di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Baca Juga: Kemendag Catat Transaksi Ekspor UMKM Capai Rp1,1 Triliun hingga Mei 2025
Proses penyelidikan terhadap dugaan dumping atas produk tersebut telah dimulai sejak 12 September 2023 oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Investigasi ini berdasarkan permintaan dari APSyFI dan dua perusahaan besar yakni PT Asia Pacific Fibers Tbk dan PT Indorama Synthetics Tbk.
Namun, setelah penilaian lintas sektor dilakukan, pemerintah menilai bahwa pengenaan BMAD justru dapat menimbulkan efek domino negatif terhadap sektor hilir yang sangat bergantung pada bahan baku ini.
Mendag juga menyampaikan bahwa sektor industri TPT telah mendapat berbagai bentuk perlindungan melalui kebijakan yang sudah berjalan, termasuk melalui PMK No. 176 Tahun 2022 untuk produk polyester staple fiber. Jika BMAD ditambah lagi, maka potensi kenaikan harga bahan baku akan menekan keberlanjutan usaha.
Baca Juga: Kemendag Promosikan Produk 15 UMKM RI di Osaka
"Kami tidak ingin menambah beban biaya di saat sektor ini sedang menghadapi berbagai tekanan, baik dari geoekonomi global maupun resesi di pasar ekspor," ujarnya.
Lebih lanjut, keputusan ini tidak diambil secara sepihak. Pemerintah melibatkan berbagai kementerian teknis dan lembaga pengawasan untuk menjaring masukan dan sudut pandang menyeluruh. Termasuk dari KPPU dan para pelaku industri terdampak.
Dengan tren menurunnya kontribusi industri TPT terhadap PDB turun dari 1,3% (2019) menjadi 1,1% (2024) kebijakan yang tepat menjadi sangat penting demi mendorong pemulihan dan pertumbuhan industri ke depan.
"Kami tidak hanya bicara perlindungan, tapi bagaimana membangun daya saing industri yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan," kata Budi menegaskan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Baku Hantam di Hotel, Petarung MMA Usman Nurmagomedov Divonis 6 Bulan Penjara di Uni Emirat Arab
- 2Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 3Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 4Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Kalender Jawa 14 November 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon, Berkarisma dan Penuh Tanggung Jawab
- 7Portugal Hadapi Laga Perdana tanpa Cristiano Ronaldo, Silva Akui Popularitas Selecao Berkurang
- 8Persija Kembali Jadi Tim Musafir, Menjamu Sumsel United di Stadion Wibawa Mukti
- 9Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global
- 10Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada Relawan dan Petugas yang Gugur dalam Penanganan Karhutla








