Soal Hilirisasi Nikel, Pakar Komunikasi: NGO Sukses Sentuh Sensitivitas Generasi Muda

AKURAT.CO Isu lingkungan hidup kembali menjadi medan tarik-menarik opini publik, menyusul semakin kuatnya kampanye dari sejumlah LSM (lembaga swadaya masyarakat) lingkungan yang mengkritisi kebijakan hilirisasi nikel Indonesia.
Keberhasilan kampanye ini tidak lepas dari kemampuan NGO lingkungan dalam membungkus pesan-pesan mereka dengan narasi yang kuat, emosional, dan relevan bagi generasi muda.
Pakar komunikasi dari Universitas Bung Karno, Meistra Budiasa, mengatakan, tema lingkungan adalah topik yang sangat diminati kalangan generasi Z dan milenial.
Generasi ini cenderung memiliki kepekaan tinggi terhadap isu keberlanjutan dan perubahan iklim, sehingga pesan yang menyentuh kepedulian tersebut mudah viral dan mendapatkan dukungan.
“Penggalangan opini ini berjalan efektif karena menyasar nilai-nilai yang dianggap mulia oleh generasi muda, yaitu keberlanjutan, keadilan ekologis, dan masa depan bumi. Ini menjadikan kampanye NGO tersebut tampak kredibel, meski kadang narasinya tidak utuh secara data dan konteks,” jelasnya, Senin (16/6/2025).
Meistra juga menekankan bahwa kompleksitas media digital saat ini, terutama media sosial, memperkuat arus informasi yang cepat dan bersifat saling mempengaruhi.
Dalam konteks ini, tidak hanya institusi seperti NGO yang berperan, tetapi juga individu-individu influencer, aktivis, dan bahkan publik biasa.
“Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan fenomena ini. Ini adalah konsekuensi dari struktur komunikasi digital yang horizontal, terbuka, dan sangat dinamis. Namun, di sinilah pentingnya negara dan pihak-pihak yang mendukung hilirisasi untuk hadir memberikan kontra-opini yang cerdas dan mencerdaskan,” lanjutnya.
Baca Juga: Perubahan Nama Fateta IPB Jadi Polemik, DPR Bakal Segera Panggil Mendiktisaintek
Meistra juga mengingatkan bahwa dominasi satu sisi opini—baik dari pihak yang pro maupun kontra—tidak sehat bagi demokrasi komunikasi.
Oleh karena itu, kehadiran kontra-narasi dari pemerintah dan pelaku industri sangat diperlukan, bukan untuk membungkam, tetapi untuk membuka ruang dialektika yang lebih jernih dan seimbang.
“Counter opini adalah bagian dari demokrasi komunikasi yang sehat. Masyarakat perlu disuguhi banyak perspektif agar mereka tidak terjebak pada narasi tunggal yang bisa saja sarat agenda tersembunyi,” tegasnya.
Ia juga menilai, langkah pemerintah selama ini sudah berada di jalur yang benar, dengan mengangkat narasi kedaulatan ekonomi, nasionalisme, dan keadilan sumber daya sebagai bagian dari komunikasi publik.
Namun demikian, aspek lingkungan juga tetap harus disentuh dan dimoderasi secara serius.
“Isu lingkungan tidak bisa diabaikan. Tapi jangan sampai digunakan sebagai senjata untuk melemahkan kedaulatan nasional. Pemerintah perlu membuktikan bahwa hilirisasi bisa berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Di situlah letak kunci keseimbangan komunikasinya,” tutupnya.
Baca Juga: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Berikan Bantuan kepada Mahasiswa Korban Kebakaran
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 2Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 3Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 7Fabio Calonego Akui Ditawari Naturalisasi, Tertarik Bela Timnas Indonesia
- 8Gubernur Bali I Wayan Koster Viral Usai Adu Mulut dengan Petugas SPBU, Ini Profilnya
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK








