HMI Minta Prabowo Lindungi Industri Kretek Nasional

AKURAT.CO Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), M. Jusrianto mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya perencanaan dalam pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila yang mengutamakan asas kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.

M. Jusrianto berpandangan, industri kretek nasional telah menunjukkan peran penting terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu industri primadona yang dimiliki oleh Indonesia, industri kretek memiliki andil besar dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah yang menjadi sentra di level hilir maupun ditingkatan pertanian tembakau.

Karena itu, pihaknya memohon Presiden Prabowo Subianto agar memberikan arahan Kementerian/Lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan yang melindungi industri kretek nasional sebagai soko guru perekonomian Pancasila.

Menurut Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), M. Jusrianto, industri kretek nasional dapat menciptakan efek pengganda karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja (padat karya) yang besar, mulai dari sektor hulu hingga hilir, hingga dapat menggerakan perekonomian daerah.

Baca Juga: MPKI Minta Presiden Prabowo Lindungi Industri Kretek Nasional

"Kretek sebagai produk khas industri hasil tembakau (IHT) juga memiliki daya tawar yang tinggi di pasar lokal dan internasional (ekspor). Mayoritas kretek menggunakan bahan baku di dalam negeri (cengkeh dan tembakau)," kata Jusrianto dikutip Sabtu (1/2/2025).

Ia menambahkan, IHT menjadi industri yang mampu memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).  Industri ini juga terbukti mampu menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara, dimana penerimaan cukai lebih dari 95 persen berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Namun demikian, menurut M. Jusrianto, IHT di Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Pertama, persoalan kebijakan cukai yang dinamis. Secara tahunan, tarif CHT terus mengalami kenaikan. Namun demikian, kenaikan tersebut terbilang eksesif terlebih dibandingkan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dikatakannya, kenaikan cukai yang eksesif tersebut tentu saja memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan industri, terlebih pabrik rokok kecil yang tidak dapat bersaing menghadapi beban pita cukai yang semakin berat. Pasalnya, produk industri kretek nasional sendiri memiliki beban fiskal yang paling besar dibandingkan industri lain.

"Besarnya beban fiskal pada industri di satu sisi dapat menjadi sumber penerimaan negara yang cukup diandalkan namun di sisi lain tentu akan muncul implikasi terhadap keberlangsungan industri kretek dan aspek-aspek yang terkait lainnya," tegasnya.

Kedua, menjamurnya rokok illegal. Industri kretek nasional merupakan tipikal industri yang high regulated. Intervesi yang besar oleh pemerintah telah menyebabkan para pelaku industri “nakal” untuk mengakali berbagai beban yang timbul akibat regulasi yang semakin memberatkan.

Sebab, preferensi masyarakat dalam mengkonsumsi rokok tidak hanya berdasarkan rasa dan aroma, melainkan juga harga.

"Massifnya peredaran rokok polos dipastikan mengganggu iklim usaha yang tidak sehat. Selain juga akan berdampak boncosnya penerimaan negara. Karena itu, pemerintah bersama pihak-pihak terkait harus ekstra ordinary memberantas rokok polos," terangnya.

Ketiga, munculnya rokok elektrik/vape juga menjadi ancaman industri kretek nasional. Jamak diketahui, rokok elektrik 100% bergantung pada bahan baku impor.

Bahkan, cairan nikotin yang digunakan dalam rokok elektrik diproduksi melalui industri ekstraksi di luar negeri. Hal ini berarti rokok elektrik tidak memberikan kontribusi nyata bagi pertanian lokal atau perekonomian nasional.

Rokok elektrik bersifat padat teknologi. Proses produksinya mengandalkan mesin dan perangkat elektronik, sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja manusia. Selain itu, teknologi yang digunakan dalam rokok elektrik sangat dinamis.

"Perubahan teknologi yang cepat dapat membuat investasi besar yang telah ditanamkan menjadi sia-sia, karena produk lama mudah tergantikan oleh inovasi baru," katanya.

Keempat, padatnya regulasi yang dibebankan industri kretek nasional, mulai tingkat Undang Undang sampai Peraturan Daerah. Terdapat 480 regulasi yang mengatur bahkan mengendalikan ruang gerak industri kretek nasional.

"Diperlukan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi industri kretek nasional ke depan. Utamanya agar terdapat kepastian usaha bagi para pelaku industri kretek nasional dari hulu sampai hilir," ujarnya.  

Kelima, pemerintah harus segera menyusun suatu peta jalan (roadmap) industri kretek nasional yang komprehensif, yang mengakomodasi dan jalan kompromi seluruh pemangku kepentingan yang terkait industri kretek nasional.

"Penyusunan roadmap harus melibatkan lintas sektoral dan memperhatikan seluruh aspek yang terkait dengan IHT. Dengan demikian, roadmap tersebut dapat diterima dan dipatuhi oleh semua pihak sebagai panduan peta jalan kebijakan industri kretek nasional dalam jangka pendek, menengah dan panjang," tukasnya.