Dirjen Ketenagalistrikan: Butuh Anggaran Rp22 T Untuk Listriki Seantero RI

AKURAT.CO  Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu menyebutkan dibutuhkan anggaran Rp22,08 triliun untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% dalam 2 tahun mendatang atau hingga 2025.

Dari anggaran Rp22 triliunan tersebut, tuturnya, 55,59% akan difokuskan ke perluasan jaringan. Kemudian 44,33% lainnya untuk pembangunan pembangkit komunal serta 0,08% sisanya untuk program APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik) dan SPEL (Stasiun Pengisian Energi Listrik) yang diperuntukkan di daerah yang sulit dijangkau.

Untuk pembangkit komunal, pada umumnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ditambah baterai, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 1,3 MW di 20 lokasi.

Baca Juga: Pemerintah Incar Rasio Elektrifikasi Listrik 100 Persen Pada Tahun 2022

"Kita akan lakukan perluasan jaringan nanti, tapi jika jaringan PLN masih jauh kita nanti upayakan menggunakan energi setempat pembangkit komunal untuk memperkuat menggunakan baterai," kata Jisman dikutip Jumat (19/1/2024).

Ditambahkan, per 31 Desember 2023 sendiri realisasi rasio elektrifikasi (RE) mencapai 99,78% dan rasio desa berlistrik (RD) sebesar 99,83%. 

Jika dirinci, pada periode tersebut jumlah rumah tangga belum berlistrik diproyeksikan sebanyak 185.662 rumah tangga. Sementara sebanyak 140 desa belum dialiri listrik. Dari jumlah tersebut, 12 desa di Provinsi Papua Barat Daya, 9 desa di Papua, 56 desa di Papua Pegunungan, 47 desa di Papua Tengah, dan 16 desa di Papua Selatan.

Sementara dari jumlah RE yang mencapai 99,78% pada tahun 2023, sebanyak 98,32% listriknya berasal dari listrik PLN, dan 1,46% sisanya berlistrik non-PLN, seperti dari program-program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), maupun program dari Kementerian lain menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk di remote area.

"Namun, ke depan kita menginginkan supaya lebih sustain dan lebih andal ini kelistrikan di rumah tangga, termasuk di remote area itu, agar dilayani oleh PLN. Karena pelayanan PLN itu akan lebih baik daripada yang swakelola," imbuh Jisman.

Selain itu, dengan menikmati jaringan listrik dari PLN, masyarakat yang tidak mampu khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia juga bisa menikmati subsidi listrik yang sama dengan masyarakat lainnya serta menerima haknya sebagai warga negara. Sementara apabila menggunakan listrik yang berasal dari swakelola atau non-PLN, tidak ada subsidinya.