IPR: Isu Pergantian Wapres Jangan Sampai Alihkan Perhatian Kasus Penyadapan Ilegal

AKURAT.CO Dinamika politik terkait isu pengunduran diri dan pergantian Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, jangan sampai mengalihkan perhatian publik maupun pemerintah dari persoalan yang jauh lebih serius, yakni dugaan makar, penyadapan ilegal, dan berbagai manuver yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo dan pihak-pihak lainnya.

Isu pergantian wapres memang memiliki konsekuensi politik dan konstitusional yang besar. Namun, jangan sampai isu tersebut justru menjadi ruang pengalihan perhatian dari kasus dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut keamanan negara, keselamatan Presiden, dan stabilitas pemerintahan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengatakan pergantian Wakil Presiden adalah persoalan politik dan konstitusional yang bisa dibahas melalui mekanisme ketatanegaraan.

Baca Juga: PAN Bakal Usulkan Kader Gerindra Jadi Wapres Pengganti Gibran

"Tetapi dugaan makar dan penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara. Jangan sampai publik terlalu disibukkan dengan bursa calon pengganti Wapres, sementara kasus LSP dan dugaan keterlibatan pihak-pihak lain justru kehilangan perhatian," kata Iwan dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo benar terjadi dan dilakukan secara ilegal, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran privasi biasa. Ada dimensi keamanan nasional, perlindungan kepala negara, serta potensi ancaman terhadap kewibawaan dan stabilitas pemerintahan.

Karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada pihak yang dikorbankan tanpa pembuktian.

"Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik ilegal yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Kalau memang ada dugaan makar, harus diusut secara serius. Kalau ada penyadapan ilegal, harus dibongkar siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa," ujarnya.

Baca Juga: Di Tengah Bursa Cawapres, Nama Terawan Muncul dengan Modal Berbeda

Agar penanganan kasus ini tidak berhenti pada pelaku lapangan, aparat harus menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual, jaringan, aliran kepentingan, hingga motif politik di balik dugaan tindakan tersebut. Namun, seluruh kesimpulan harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum, bukan spekulasi politik.

Di sisi lain, dia meminta Presiden Prabowo Subianto tetap fokus menjalankan agenda pemerintahan dan tidak membiarkan dinamika politik elite mengganggu prioritas nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa stabilitas politik berjalan seiring dengan penegakan hukum.

Karena itu, Presiden Prabowo harus tetap fokus pada agenda besar pemerintahan. Jangan sampai energi pemerintah habis untuk merespons kegaduhan politik elite.