Akurat Logo

AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran

Moehamad Dheny Permana | 13 November 2026, 12:56 WIB
AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). - Akurat.co/Putri DindaPermata Sari

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan, partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.

Dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, AHY mengatakan sikap tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan itu mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.

Menurut AHY, sikap tersebut sejalan dengan aturan internal Partai Demokrat dan telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Di sisi lain, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberikan ruang bagi proses konstitusional.

Ia menekankan dinamika politik tidak boleh mengganggu kehidupan masyarakat maupun agenda pembangunan pemerintah.

“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya.

Sebelumnya, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.

Penyerahan dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.

Muzani mengatakan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Baca Juga: Untuk Kali Ini Mari Bersepakat dengan Prabowo tentang Gibran

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.