Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Andre Rosiade Soroti Mafia Ekspor SDA dan Keamanan Program MBG

AKURAT.CO Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan upaya membenahi tata kelola sumber daya alam (SDA), menutup kebocoran kekayaan negara, serta melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota DPR RI, Andre Rosiade, mengatakan langkah pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Kamis (22/10/2026).

Menurut Andre, salah satu persoalan mendasar yang perlu dibenahi adalah praktik underpricing dan underinvoicingdalam ekspor sumber daya alam.

Praktik tersebut dinilai berpotensi membuat Indonesia tidak memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya.

Ia menilai Presiden Prabowo sebenarnya dapat melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya tanpa menimbulkan banyak perubahan.

Namun, Prabowo memilih membenahi persoalan mendasar yang selama ini dianggap merugikan negara.

Andre mengatakan, langkah tersebut berpotensi menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik yang merugikan negara.

“Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam justru kalah dan dipermainkan oleh korporasi. Karena itu, Presiden mengambil kebijakan agar seluruh ekspor dikontrol pemerintah sehingga kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh negara,” ujarnya.

Andre juga menyoroti kebijakan pemerintah untuk memastikan devisa hasil ekspor sumber daya alam kembali dan dikelola di Indonesia sesuai ketentuan.

Menurutnya, selama ini terdapat hasil ekspor yang ditempatkan di luar negeri, termasuk Singapura dan Hong Kong.

Ia menilai, penguatan pengawasan terhadap devisa hasil ekspor menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki tata kelola ekonomi nasional dan memastikan kekayaan negara memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa secara fundamental Presiden ingin melakukan perubahan. Apa yang disampaikan beliau sejak berkampanye mengenai kebocoran-kebocoran kekayaan negara kini diwujudkan melalui kebijakan konkret,” kata Andre.

Selain pembenahan ekonomi, Andre menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, penolakan terhadap MBG yang ramai diperbincangkan di Jakarta belum tentu mencerminkan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ia mengaku menemukan banyak siswa dan orang tua yang justru berharap dapat menerima manfaat program tersebut saat berkunjung ke sejumlah wilayah.

“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” katanya.

Andre kemudian menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, ketika wilayah tersebut terdampak bencana alam.

Saat itu, sejumlah siswa sekolah dasar menghampiri Prabowo dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG. Anak-anak tersebut juga berharap bisa mendapatkan program itu.

Menurut Andre, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di daerah dalam mengevaluasi keberlanjutan program pemerintah.

Ia menyebut masih ada sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan pelaksanaan MBG.

Meski demikian, Andre mengakui pelaksanaan program tersebut masih memiliki kekurangan dan membutuhkan perbaikan.

Ia menilai evaluasi seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program yang dibutuhkan masyarakat.

Baca Juga: Konser Andrea Bocelli Dipersoalkan MUI, Fadli Zon Ungkap Sikap Pemerintah