PDIP Pertimbangkan Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pernyataan Prabowo Jadi Rujukan

AKURAT.CO PDI Perjuangan (PDIP) memasukkan pandangan Presiden Prabowo Subianto mengenai tingginya biaya Pilkada langsung, sebagai salah satu pertimbangan dalam mengkaji usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, usai Presiden Prabowo menyambut baik wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang tengah dikaji Partai Golkar.
"Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi," kata Hasto di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).
Baca Juga: PKB Yakin Kepala Daerah Bisa Kembali Dipilih DPRD: Putusan MK Bukan Al-Quran
Dia menegaskan, PDIP memahami kekhawatiran pemerintah terkait biaya politik yang tinggi dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Namun, dia menekankan bahwa keputusan partai harus tetap dikaitkan dengan aspirasi rakyat dan semangat demokrasi dalam konstitusi.
"PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat," ujarnya.
Menurutnya, evaluasi terhadap sistem Pilkada penting dilakukan agar kepala daerah terpilih mampu menjalankan mandat politik secara efektif.
"Yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan," tuturnya.
Meski mempertimbangkan masukan Presiden Prabowo, Hasto menegaskan bahwa PDIP tetap akan melakukan pembahasan internal sebelum menentukan sikap final. "Ini suatu alasan yang kami tangkap. Nah, tentu saja ini semua, kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang," pungkasnya.
Baca Juga: PKB Usul Pilkada Kembali Dipilih DPRD: Lebih Mudah dan Hemat Biaya
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang tengah dikaji Partai Golkar.
Menurutnya, mekanisme tersebut layak dipertimbangkan sebagai upaya menekan tingginya ongkos politik sekaligus meminimalkan praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah.
Prabowo menilai, sistem pilkada langsung yang berlaku saat ini tidak luput dari permainan uang yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Karena itu, dia menilai gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan alternatif yang perlu dibahas secara serius.
"Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang," ujar Prabowo dalam Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
"Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit," lanjutnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 2Prediksi Skor Shakhtar vs Sporting CP 4 November 2026: Sama-Sama Incar Kebangkitan
- 3Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 4Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 5Prediksi Skor LASK Linz vs Slovan Bratislava 4 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 6Prediksi Pertandingan Galatasaray vs Stuttgart 4 November 2026: Skor, Starting XI, dan Jadwal
- 7Prediksi Skor Atletico Madrid vs Bayern Munchen 4 November 2026: Los Rojiblancos Diunggulkan
- 8Kisi-Kisi dan Contoh Soal Matematika Wajib TKA SMA 2026 Lengkap dengan Kunci Jawaban
- 9Istana: Penyadapan yang Dilakukan Listyo Sigit Mengarah Perbuatan Makar
- 10Prabowo Tunjuk Letjen Ariyo Windutomo Jadi Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan Menggantikan Listyo Sigit






