Komisi II Usul ke Pimpinan DPR untuk Segera Jadwalkan Pembahasan Revisi UU Pemilu

AKURAT.CO Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pimpinan DPR agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu segera dijadwalkan. Usulan ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai revisi UU Pemilu harus dimulai secepatnya agar prosesnya berjalan matang dan transparan, serta melibatkan publik secara luas.
"Maka kita akan segera mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk secepatnya kita bahas dan bagaimana transparansi yang melibatkan publik di dalam pembahasan ini adalah satu hal yang penting, terutama kalangan intelektual kampus dan non-kampus, yang masih komit terhadap pengembangan sistem demokrasi kita," kata Aria Bima kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Baca Juga: DPP PDIP Gelar Rapat Internal Sikapi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu
Menurut politisi PDIP itu, substansi revisi UU Pemilu tidak boleh terjebak pada aspek teknis pelaksanaan, melainkan harus membentuk kerangka besar yang bertujuan memperkuat kualitas demokrasi secara menyeluruh.
"Nasional dan lokal itu kan pelaksanaan teknisnya, tapi secara subtantifnya itu harus dalam satu narasi besar yang sama. Bagaimana peningkatan pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas, yang didukung harus oleh partai politik juga yang berkualitas," jelasnya.
Aria juga menyoroti pentingnya menjadikan berbagai temuan dalam pemilu sebelumnya, termasuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Baca Juga: Komisi II DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Dipastikan Hati-hati dan Transparan
"Saya berharap evaluasi-evaluasi termasuk hari ini kita melihat kenapa terjadi PSU ataupun pemilu ulang, itu sebagai alasan-alasannya sebagai bahan kajian kita dalam merumuskan undang-undang yang akan kita buat," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa revisi UU Pemilu harus mampu merumuskan dengan jelas peran dan tanggung jawab semua aktor dalam sistem demokrasi kepemiluan ke depan.
"Siapa bertugas apa, untuk kepentingan siapa, oleh siapa. Ini yang saya kira penting di dalam proses pembuatan undang-undang," tutupnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 3Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 4Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 5Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 8Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa







