Pengisian Cepat Dubes Dinilai Kunci Percepat Negosiasi Strategis RI

AKURAT.CO Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah cepat dan efisien pemerintah dalam mengisi posisi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk sejumlah negara mitra strategis dan organisasi internasional.

Penempatan ini dinilai krusial dalam memperkuat posisi diplomatik Indonesia di tengah meningkatnya dinamika global.

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyebut proses pengisian jabatan strategis tersebut sebagai "langkah luar biasa"yang menunjukkan kesigapan pemerintah dalam menjaga kesinambungan diplomasi luar negeri.

“Contoh konkret terjadi di Amerika Serikat, di mana kekosongan posisi dubes selama delapan bulan terakhir berisiko membuat Indonesia tertinggal dalam berbagai agenda negosiasi strategis. Kini, pemerintah mampu mempercepat proses tersebut,” ujar Soleh dalam keterangannya, Minggu (6/7/2025).

Soleh menjelaskan, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi I DPR berlangsung dalam dua sesi padat dan mencakup calon dubes untuk sembilan negara prioritas, yakni Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Belanda, Singapura, Vietnam, Slovakia, serta dua perwakilan tetap Indonesia untuk PBB di New York dan Jenewa (PBB/WTO).

Menurutnya, proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat diplomasi ekonomi dan politik Indonesia.

Ia menyoroti urgensi pengisian pos di AS dan Jerman, mengingat posisi strategis kedua negara dalam perdagangan, investasi, hingga isu energi dan teknologi.

“Penempatan cepat di negara-negara ini memungkinkan Indonesia mengejar ketertinggalan, terutama dalam negosiasi penting seperti Critical Minerals Agreement dengan Amerika Serikat,” tegas politisi Fraksi PKB itu.

Soleh turut mengapresiasi efisiensi proses seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.

Para calon, katanya, telah melalui empat tahap seleksi ketat yang mencakup rekam jejak, kemampuan diplomasi, hingga pemahaman atas geopolitik kawasan.

Lebih lanjut, ia menyoroti strategi penugasan dubes rangkap akreditasi sebagai bentuk efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya.

Salah satu contohnya adalah penugasan Dubes RI untuk Jepang yang sekaligus merangkap akreditasi ke Federasi Mikronesia.

“Ini langkah cerdas, realistis, dan efisien. Dalam keterbatasan sumber daya, kita perlu manuver diplomatik yang efektif,” kata Soleh.

Komisi I DPR saat ini tengah menyelesaikan seluruh tahapan fit and proper test terhadap 24 calon dubes.

Selanjutnya, hasil seleksi akan dibahas dalam rapat pleno komisi dan diserahkan ke pimpinan DPR untuk kemudian dikirimkan kepada Presiden.

Diharapkan proses pengesahan oleh Presiden dapat dilakukan paling lambat akhir Juli 2025, agar para dubes segera bertugas dan menyerahkan surat kepercayaan (credentials) ke negara tujuan pada Agustus 2025.

Urgensi proses ini semakin nyata mengingat data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa 35 persen kerja sama investasi luar negeri mengalami penundaan saat posisi dubes kosong.