Pramono Anung Janji Bebaskan Warga Kedoya Utara dari Ancaman Penggusuran

AKURAT.CO Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berjanji akan menjamin bahwa warga Kedoya Utara, Jakarta Barat, bebas dari penggusuran dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang akan memperkuat Keputusan Gubernur (Kepgub) yang ada.

Janji tersebut disampaikan Pramono saat bertemu dengan warga Kedoya Utara, yang sebelumnya sempat menghadapi ancaman penggusuran namun diselamatkan oleh mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan perlindungan yang telah diberikan oleh pemerintah sebelumnya, guna memastikan warga Kedoya Utara terhindar dari ancaman penggusuran.

Baca Juga: Ridwan Kamil Klarifikasi Program Maghrib Mengaji, Tegaskan Sikap Inklusif untuk Semua Agama

"Dulu daerah ini sempat mau digusur, tapi tidak jadi, dan itu dikuatkan oleh Kepgub-nya Pak Anies. Kami pasti akan lanjutkan upaya ini," kata Pramono usai bertemu warga Kedoya Utara, Jakarta Barat, Senin (7/10/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat, yang membatalkan rencana penggusuran warga Kedoya Utara.

Pramono menegaskan, ia akan melanjutkan kebijakan tersebut dan bahkan berencana untuk meningkatkan statusnya menjadi Perda agar lebih mengikat dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi warga.

"Kami akan lanjutkan apa yang menjadi kebijakan Mas Anies. Jika perlu, jangan hanya Kepgub, tapi dibuatkan Perda supaya lebih mengikat," ujar Pramono.

Baca Juga: Rexy Mainaky Sebut Mulyo Handoyo Kandidat Pengganti Hendrawan di Pelatnas Malaysia

Selain menjamin kebebasan dari penggusuran, Pramono juga berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur dasar di wilayah tersebut, khususnya akses air bersih.

"Pipanya sudah ada, tapi air bersihnya belum masuk. Kami akan pastikan hal ini segera dilakukan," tegas Pramono.

Pramono Anung berjanji, upayanya ini adalah bagian dari komitmen untuk memperjuangkan hak-hak warga Jakarta, khususnya di daerah yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan dan akses kebutuhan dasar.