KPU Bantah Tudingan Kubu 01 Soal Intervensi Pemerintah dalam Pemilu

AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut tudingan kubu Anies-Muhaimin soal intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu 2024 sebagai halusinasi belaka. Sebagai pihak yang menelan kekalahan pasangan AMIN terus-menerus menarasikan dugaan kecurangan dengan mengaitkan keterlibatan pemerintah.

"Pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil lemah dan tidak berdasar," kata kuasa hukum KPU RI, Hifdzil Alim, dalam lanjutan sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).

Baca Juga: KPU Pertanyakan Kubu 01 dan 03 Baru Layangkan Keberatan Soal Gibran Usai Pilpres

Hifdzil menyatakan, bahwa para anggota KPU RI telah mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik sesuai dengan prinsip jujur dan adil. Selain itu, para anggota KPU dalam mengemban tugasnya juga sudah disetujui oleh legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Keppres 120 Tahun 2021 sampai terbit anggota KPU RI 2022-2027 tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Keppres, hal ini menunjukkan Keppres telah berlaku," ujarnya.

Dia menyampaikan, andai kata capres-cawapres nomor urut 1 yang ditetapkan KPU RI sebagai pemenang maka persolan intervensi dan keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka dalam ajang Pilpres 2024 tidak akan pernah disinggung kubu pasangan calon nomor urut 1.

Apabila kubu AMIN yang menang kinerja KPU RI pun tidak akan dijatuhkan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti intervensi pemerintah dan tidak netral.

"Tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhi syarat formil pendaftar pasanga calon presiden dan calon wakil presiden 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara," pungkasnya.