Imparsial: Jokowi Perusak Demokrasi

AKURAT.CO Imparsial menilai Presiden Jokowi sebagai perusak demokrasi Indonesia. Majunya Gibran Rakabuming menjadi cawapres, dan sikap Jokowi yang seolah menikmati putranya berkompetisi dengan cara tak wajar, menjadi puncak gunung es kemunduran demokrasi.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai, putusan MK yang menambah norma syarat capres-cawapres menjadi alarm bahaya untuk demokrasi. Celakanya, Presiden Jokowi tidak menangkap sinyal itu dan malah menari di atasnya.

"Alih-alih memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia, menjelang akan berakhir masa periode jabatan yang kedua, Presiden Jokowi semakin mempertontonkan dirinya sebagai perusak demokrasi dengan berupaya membangun politik dinasti yang sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme melalui pencawapresan anaknya, Gibran," kata Gufron, di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Baca Juga: Gibran Jadi Cawapres, Buah Jokowi Bajak Demokrasi

Dirinya mengingatkan, situasi yang terjadi di Indonesia disorot media asing. Media Jerman Handesblatt dan Time yang berbasis di AS bahkan sudah mengingatkan politik dinasti yang dibangun Jokowi, merusak dan membuat mundur bahkan mematikan demokrasi di Indonesia.

"Kami memandang, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media asing tersebut merupakan persoalan politik yang nyata-nyata terjadi dan sulit untuk dibantah, terutama jika mencermati dinamika politik elektoral tahun 2024," tuturnya.

Baca Juga: Ratusan Tokoh Sipil Nyatakan Keprihatinan Atas Putusan MK: Merusak Demokrasi Dan Muluskan Dinasti Politik

Pro Demokrasi

Imparsial mendorong aktifnya gerakan pro-demokrasi untuk menahan situasi, dan mengoreksi semua kebijakan Presiden Jokowi, yang dianggap membuat demokrasi yang dicapai melalui aksi 1998 berjalan mundur.

Baca Juga: Syarat Usia Capres-cawapres Diputus Pekan Depan, Nasib Demokrasi Di Palu MK

Gufron meyakini pula kemunduran demokrasi yang terjadi sekarang ini jangan sampai dibiarkan, karena bisa berimplikasi pada tingkat kebebasan di Indonesia, sebagaimana yang telah disuarakan oleh pakar dan analis politik dari dalam maupun luar negeri.

"Mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan. Untuk merespons hal tersebut, dibutuhkan adanya bangunan gerakan pro demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi dari kemunduran," ujarnya.