Pemerintah Harus Pastikan Anak Korban Bencana di Sumatera Tidak Kehilangan Hak Pendidikan

Heti

AKURAT.CO Komisi X DPR meminta pemerintah memastikan anak-anak korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tetap mendapatkan akses pendidikan meski fasilitas belajar di wilayah tersebut rusak parah.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk melindungi hak pendidikan generasi muda yang terdampak bencana.

“Anak-anak di Sumatera sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya. Negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan,” ujar Hetifah di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa dalam rapat Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN pada 8 Desember 2025, seluruh pihak telah menyepakati langkah-langkah percepatan pemulihan layanan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hetifah memaparkan bahwa bencana di Sumatera mengakibatkan kerusakan besar pada sektor pendidikan. Berdasarkan data sementara:

• 2.798 sekolah terdampak

• 5.421 ruang kelas rusak

• lebih dari 600.000 siswa terganggu proses belajarnya

Pada tingkat pendidikan tinggi, 60 perguruan tinggi juga terdampak, sehingga aktivitas akademik terhenti akibat kerusakan fasilitas dan situasi darurat.

“Situasi ini menunjukkan ketahanan pendidikan Indonesia terhadap bencana masih sangat rendah. Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas negara adalah memastikan proses belajar dapat kembali berlangsung secepat mungkin, meskipun melalui ruang darurat, tenda, atau balai desa,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa rehabilitasi sekolah tidak boleh tersandera birokrasi.

Ia mendesak adanya koordinasi kuat antara kementerian terkait, BNPB, Kementerian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah agar pemulihan pendidikan berjalan cepat dan berkelanjutan.

Hetifah menyampaikan delapan langkah mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah untuk memulihkan layanan pendidikan di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor tersebut:

Baca Juga: SEA Games: Skuad Putri Indonesia Kembali Raih Perak, Dikalahkan Tuan Rumah 1-3

1. Memulai kembali pembelajaran tanpa menunggu gedung sekolah selesai diperbaiki.

2. Mempercepat rehabilitasi sekolah dengan standar bangunan tahan bencana berbasis peta risiko.

3. Menyediakan layanan dukungan psikososial bagi siswa dan guru.

4. Memastikan ketersediaan perlengkapan belajar dasar seperti alat tulis, seragam, buku, dan gawai.

5. Memberikan relaksasi aturan pendidikan, penyederhanaan administrasi, penundaan ujian, serta percepatan bantuan operasional dan rehabilitasi.

6. Memberikan bantuan UKT atau beasiswa bagi mahasiswa yang keluarganya terdampak namun berkuliah di luar wilayah bencana.

7. Menyalurkan bantuan sosial bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang terdampak.

8. Memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dengan satu komando yang jelas.