PGI Soal Bentrok Di Rempang: Investasi Penting Tapi Jangan Abaikan Hak Rakyat

AKURAT.CO Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) memberikan perhatian serius terhadap bentrok warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Bentrok dilatarbelakangi penolakan warga Rempang terhadap rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.

"Kekerasan tidak dapat menyelesaikan persoalan. Perbedaan pandangan terkait pelaksanaan keputusan pemerintah tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara kekerasan yang akhirnya dapat mencederai hati nurani rakyat," ujar Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt. Henrek Lokra, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (19/9/2023).

Rencana pembangunan Rempang Eco City sudah mencuat sejak 2004, dimana PT. Makmur Elok Graha menjadi pihak swasta yang digandeng pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam melakukan pembangunan.

Tahun 2023, pembangunan Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080.

Atas bentrok yang setidaknya terjadi dua kali antara warga Rempang dan aparat, PGI meminta pemerintah lebih menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah warga. Investasi penting, namun tidak boleh atas nama investasi lalu mengabaikan hak masyarakat yang adalah warga bangsa sendiri.

"PGI mengerti bahwa pemerintah dengan kebijakan pembangunannya akan memperhatikan dengan baik hak-hak masyarakat no one left
behind," kata Pdt. Henrek Lokra.

PGI mengajak semua pihak untuk menahan diri agar tidak semakin memperkeruh situasi, sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang baik atas persoalan ini.

"Mengajak gereja-gereja di Indonesia, terkhusus yang ada di Kepulauan Riau, untuk memberi waktu khusus mendoakan apa yang terjadi di Pulau Rempang, agar kasusnya segera selesai tanpa harus merugikan pihak manapun," demikian kata Pdt. Henrek Lokra.