Ekonom INDEF: Secara Objektif Dasco Punya Modal Strategis Jadi Wapres

AKURAT.CO Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF, Dr. M. Rizal Taufikurahman, menyebut bahwa secara objektif Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, punya modal strategis menjadi Wapres RI pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Rizal mengungkapkan bila Dasco memiliki kemampuan untuk menjadi 'jembatan' kepentingan politik Presiden Prabowo. Dasco bahkan dinilai bisa mengonsolidasikan kebijakan pemerintah dengan berbagai lintas, baik menteri maupun masyarakat.
"Secara objektif, Dasco memiliki modal strategis sebagai wapres, terutama kemampuan menjembatani kepentingan politik, mengonsolidasikan kebijakan, dan mengoreksi kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat," jelasnya, saat dihubungi wartawan, Minggu (22/11/2026).
Rizal membeberkan sejumlah peran Dasco dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintah yang beririsan dengan ekonomi masyarakat. Misalnya, saat Dasco merespons polemik LPG 3 kg dengan mengaktifkan kembali penjualan gas bersubsidi tersebut pada tingkat pengecer.
Selanjutnya, terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Lewat lobi-lobi Dasco dengan pemerintah diputuskan PPN 12 persen berlaku secara selektif terhadap barang dan jasa mewah (baik produk dalam negeri maupun impor), seperti rumah mewah, apartemen mewah, dan mobil mewah.
Baca Juga: Bahlil: Keputusan Cawapres Pengganti Gibran Ada di Tangan Prabowo
Dosen Universitas Trilogi itu juga menyinggung kembali kemampuan Dasco dalam menyelesaikan persoalan pengemudi ojek daring dan pasar keuangan yang terjadi beberapa waktu ke belakang.
Bagi Rizal, campur tangan dalam mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan itu menunjukkan adanya kepekaan sosial dan kemampuan komunikasi politik dalam diri Dasco.
Rizal bahkan tak segan menyebut Ketua Harian Partai Gerindra itu memiliki kapasitas untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah.
"Ini menjadi modal strategis bagi kelayakannya sebagai Wakil Presiden, terutama dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi," katanya.
"Peran tersebut mencerminkan kapasitas policy coordination dan political-economic leadership yang dibutuhkan Presiden untuk memperkecil kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya (policy implementation gap)," tambah Rizal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 2Potensi Perubahan Status Pasar Saham RI Dapat Picu Arus Modal Keluar, Peringkat Kredit Jadi Kunci
- 3Yusril Tajam Balas Sindiran Saiful Mujani soal Undangan Sjafrie: Jumud! Menko Bukan Atasan Menteri
- 4Citi Lihat Peluang Bisnis dari Ledakan AI, Bidik Pembiayaan Infrastruktur Data Center
- 5Rupiah Terancam Tembus Rp19.000 pada 2027, Ini Pemicunya
- 6Manufaktur, Lembaga Keuangan, dan Pertanian Bisa Jadi Sektor Potensial Penyaluran Kredit Bank, Ini Alasannya
- 7Raih Penghargaan SDGs Action Awards 2026, PGE Perluas Strategi Bisnis Berbasis Keberlanjutan
- 8BI Rate Diprediksi Stabil, Kenaikan Bunga Perbankan Tetap Harus Diwaspadai
- 9Ketua DPD Usul Jumlah Wapres Ada Tiga, Gagasan Sudah Muncul Sejak 2019
- 10Indonesia Tingkatkan Akses Pasar di Uni Eropa Lewat Penandatanganan IEU-CEPA






