Kebijakan Dua Tahun Prabowo Harus Diaudit Usai Kasus Penyadapan, Khawatir Disusupi Kepentingan Oligarki

AKURAT.CO Kementerian Sekretariat Negara diminta menelusuri kembali berbagai kebijakan yang diterbitkan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, menyusul terbongkarnya aksi penyadapan terhadap presiden.
Dikhawatirkan informasi yang dikumpulkan melalui penyadapan telah dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyusupkan kepentingan hingga memengaruhi arah kebijakan pemerintah.
Menurut Sugiat, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada kebijakan strategis yang telah disusupi atau disabotase demi menguntungkan kelompok tertentu.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
"Dua tahun pemerintahan berjalan ini kan pasti sudah ada banyak kebijakan presiden. Sebetulnya kan pak presiden pernah curhat ini di DPR. Bahwa pada saat paripurna DPR beliau mengatakan inilah kadang-kadang birokrasi. Pas mau teken-teken itu di sore hari ketika yang mau neken itu sudah sangat letih kan," jelas Sugiat, dalam rapat bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sugiat meminta agar kebijakan yang telah diterbitkan selama dua tahun terakhir disisir kembali. Langkah itu untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyusupan kepentingan yang luput dari perhatian presiden.
"Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan pak presiden, kebijakan-kebijakan ini disisir kembali. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase. Telah terkena penyusupan secara halus, sehingga ini menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya komplotannya Listyo Sigit Prabowo tadi supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya kan," terangnya.
Sugiat juga menyoroti potensi pengaruh kelompok oligarki dalam proses perumusan kebijakan. Ia menduga kepentingan kelompok tertentu dapat masuk melalui berbagai instrumen pemerintahan, termasuk produk legislasi maupun keputusan yang diterbitkan pejabat negara.
"Apakah dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perpres, dalam bentuk kepmen, kita tidak tahu. Itu kan banyak sekali kelindan kepentingan oligarki yang masuknya pakai penguasaan kebijakan," ujarnya.
Baca Juga: RUU Penyadapan Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global








