Akurat Logo

Kebijakan Dua Tahun Prabowo Harus Diaudit Usai Kasus Penyadapan, Khawatir Disusupi Kepentingan Oligarki

Putri Dinda Permata Sari | 19 November 2026, 05:30 WIB
Kebijakan Dua Tahun Prabowo Harus Diaudit Usai Kasus Penyadapan, Khawatir Disusupi Kepentingan Oligarki
Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, menyebut evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak ada kebijakan yang disusupi dalam aksi penyadapan. - Gerindra.id

AKURAT.CO Kementerian Sekretariat Negara diminta menelusuri kembali berbagai kebijakan yang diterbitkan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, menyusul terbongkarnya aksi penyadapan terhadap presiden.

Dikhawatirkan informasi yang dikumpulkan melalui penyadapan telah dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyusupkan kepentingan hingga memengaruhi arah kebijakan pemerintah.

Menurut Sugiat, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada kebijakan strategis yang telah disusupi atau disabotase demi menguntungkan kelompok tertentu.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.

"Dua tahun pemerintahan berjalan ini kan pasti sudah ada banyak kebijakan presiden. Sebetulnya kan pak presiden pernah curhat ini di DPR. Bahwa pada saat paripurna DPR beliau mengatakan inilah kadang-kadang birokrasi. Pas mau teken-teken itu di sore hari ketika yang mau neken itu sudah sangat letih kan," jelas Sugiat, dalam rapat bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Sugiat meminta agar kebijakan yang telah diterbitkan selama dua tahun terakhir disisir kembali. Langkah itu untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyusupan kepentingan yang luput dari perhatian presiden.

"Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan pak presiden, kebijakan-kebijakan ini disisir kembali. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase. Telah terkena penyusupan secara halus, sehingga ini menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya komplotannya Listyo Sigit Prabowo tadi supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya kan," terangnya.

Sugiat juga menyoroti potensi pengaruh kelompok oligarki dalam proses perumusan kebijakan. Ia menduga kepentingan kelompok tertentu dapat masuk melalui berbagai instrumen pemerintahan, termasuk produk legislasi maupun keputusan yang diterbitkan pejabat negara.

"Apakah dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perpres, dalam bentuk kepmen, kita tidak tahu. Itu kan banyak sekali kelindan kepentingan oligarki yang masuknya pakai penguasaan kebijakan," ujarnya.

Baca Juga: RUU Penyadapan Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.