Akurat Logo

Ombudsman Temukan 10 Aspek yang Perlu Diawasi dalam Program Koperasi Merah Putih

Ayu Rachmaningtyas | 19 November 2026, 05:00 WIB
Ombudsman Temukan 10 Aspek yang Perlu Diawasi dalam Program Koperasi Merah Putih
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menyebut pengawasan untuk memastikan Program Koperasi Merah Putih berjalan sesuai ketentuan. - Akurat.co/Ayu Rachmaningtyas

AKURAT.CO Ombudsman RI menyoroti 10 indikator dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pengawasan dilakukan terhadap Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), mulai model bisnis, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga legalitas lokasi dan kelayakan bangunan gerai koperasi.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan Program Koperasi Merah Putih berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Langkah ini merupakan bagian dari kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Program KDKMP, yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, berkaitan dengan pelayanan administratif, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca Juga: 33.785 Calon Manajer Koperasi Merah Putih Rampungkan Pendidikan, 61 Peserta Mundur

"Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat," ujar Radian, dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ombudsman telah memeriksa 10 indikator, yakni model bisnis, modul pembentukan koperasi, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan SDM, manajemen digital, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan kelayakan bangunan.

Juga melakukan pemetaan data melalui dashboard resmi KDKMP untuk memantau jumlah koperasi yang telah terbentuk di berbagai daerah.

Untuk mendalami pelaksanaan program, Ombudsman telah memeriksa 13 dokumen peraturan dan perjanjian, serta menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga Kementerian Koperasi.

Selain itu, Ombudsman meminta keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual, serta melakukan klarifikasi kepada PT Agrinas.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.