Ombudsman Temukan 10 Aspek yang Perlu Diawasi dalam Program Koperasi Merah Putih

AKURAT.CO Ombudsman RI menyoroti 10 indikator dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pengawasan dilakukan terhadap Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), mulai model bisnis, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga legalitas lokasi dan kelayakan bangunan gerai koperasi.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan Program Koperasi Merah Putih berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengawasan dilakukan melalui mekanisme Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Langkah ini merupakan bagian dari kewenangan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Program KDKMP, yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, berkaitan dengan pelayanan administratif, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Baca Juga: 33.785 Calon Manajer Koperasi Merah Putih Rampungkan Pendidikan, 61 Peserta Mundur
"Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat," ujar Radian, dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ombudsman telah memeriksa 10 indikator, yakni model bisnis, modul pembentukan koperasi, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan SDM, manajemen digital, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan kelayakan bangunan.
Juga melakukan pemetaan data melalui dashboard resmi KDKMP untuk memantau jumlah koperasi yang telah terbentuk di berbagai daerah.
Untuk mendalami pelaksanaan program, Ombudsman telah memeriksa 13 dokumen peraturan dan perjanjian, serta menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga Kementerian Koperasi.
Selain itu, Ombudsman meminta keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual, serta melakukan klarifikasi kepada PT Agrinas.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global







