Akurat Logo

DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan RUU Statistik

Putri Dinda Permata Sari | 17 November 2026, 12:48 WIB
DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan RUU Statistik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. - YouTube DPR RI

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan rapat paripurna DPR menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. 

Permintaan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik sebelumnya telah disampaikan pimpinan Komisi X DPR, dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 10 November 2026.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta laporan pimpinan Komisi X DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 10 November 2026, meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang statistik," kata Dasco dalam rapat paripurna, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga: Pertemuan Prabowo dan El-Sisi Hasilkan Empat Kesepakatan Kerja Sama, Mulai Statistik hingga Kelautan

Atas permintaan tersebut, Dasco kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir untuk memperpanjang masa pembahasan RUU Statistik.

"Sehubungan itu dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut di atas?" tanyanya kemudian mengetuk palu sidang tanda persetujuan.

Persetujuan anggota DPR tersebut membuat pembahasan RUU Statistik dapat dilanjutkan oleh Komisi X DPR bersama pemerintah.

Baca Juga: Statistik Pertandingan Indonesia vs Thailand

RUU Statistik merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang telah berlaku hampir 29 tahun. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan statistik nasional dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengelolaan data yang semakin kompleks.

Dalam pembahasannya, salah satu isu utama yang menjadi perhatian DPR dan pemerintah adalah penguatan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS). DPR mendorong agar kewenangan BPS mencakup pengelolaan data dan statistik, sementara pemerintah berpandangan kewenangannya cukup pada bidang statistik.

Selain itu, DPR meminta kejelasan pembagian kewenangan BPS dengan pengelola kebijakan Satu Data Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih antarlembaga. Komisi X sebelumnya menargetkan pembahasan RUU tersebut rampung pada 2026.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.