MBG 2.0, Program Berskala Besar dengan Standar Lebih Baik

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan transformasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui penguatan tata kelola, standar keamanan pangan, serta berbagai inovasi sebagai bagian dari revolusi MBG 2.0.

Dalam kerangka MBG 2.0, BGN bertransformasi lebih maju dengan menghadirkan perubahan dalam pelaksanaan program. Berbagai langkah telah dilakukan BGN seperti memperkuat standar keamanan pangan melalui kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Selain itu, BGN juga melakukan pembaruan terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bagian dari penataan kembali hubungan kerja, pembagian tanggung jawab, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan program. Di sisi lain, pembenahan juga dilakukan terhadap data penerima manfaat.

Baca Juga: Pemerintah Terus Evaluasi MBG, Perbaikan Kualitas dan Pengawasan Diperkuat

BGN juga telah melakukan sinkronisasi data penerima manfaat yang tercatat dalam sistem Kementerian/Lembaga terkait, dengan kondisi riil di lapangan. Penataan data tersebut juga diikuti dengan refocusing penerima manfaat, agar pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran dan sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif melalui Surat Penetapan Sementara (SPS) 1 dan 2.

"Dengan skala program yang semakin besar, ketepatan data menjadi bagian penting dari tata kelola. Kita ingin memastikan makanan yang disiapkan sesuai dengan penerima manfaat yang benar-benar ada di lapangan," kata Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, transformasi MBG 2.0 juga menyentuh pola penyajian makanan. BGN telah melakukan piloting konsep MBG prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 Provinsi sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan MBG.

Konsep tersebut diarahkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman makan yang lebih baik sekaligus mendorong pembiasaan perilaku positif, termasuk kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.

Selain pola penyajian, BGN juga melakukan penguatan keamanan pangan dan pembenahan tatakelola melalui penerapan label pada ompreng yang memuat batas waktu aman konsumsi MBG.

Baca Juga: Kajian DEN Ungkap Dampak MBG terhadap Kehadiran dan Semangat Belajar Siswa

Transformasi juga diarahkan pada perluasan akses program ke wilayah yang memiliki tantangan geografis dan kebutuhan gizi yang lebih tinggi. BGN telah melakukan aktivasi hampir 1500 SPPG di wilayah 3T dan prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali, dengan rincian 480 SPPG di Indonesia Timur dan 980 SPPG di Indonesia Tengah.

Tysa juga mengungkapkan penguatan ekosistem rantai pasok dan sumber daya manusia di daerah juga menjadi bagian penting dalam MBG 2.0. BGN telah mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital agar prosesnya berlangsung lebih cepat dan efisien.

Sementara itu melalui Patriot Gizi, para tenaga SPPI di setiap wilayah telah dibina untuk mengambil peran yang lebih luas dalam pelaksanaan program. Maka, hadirnya Loka MBG mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital, cepat dan efisien.