Kepentingan Masyarakat Jadi Utama, Dasco Pastikan DPR Terus Awasi Bansos hingga Penanganan Karhutla

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti sejumlah persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat selama masa persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Mulai dari kerentanan sosial, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"DPR RI memberikan perhatian yang serius terhadap berbagai persoalan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat selama masa persidangan ini, mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan bantuan sosial, bencana alam hingga kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat," kata Dasco, dalam pidato penutupan masa sidang pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi salah satu kepentingan utama negara. Karena itu, DPR memastikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan digunakan untuk mendorong kebijakan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Baca Juga: DPR Pastikan Harmonisasi Aturan Tiga Kementerian Usai Perpres Ojol Terbit

"Keselamatan rakyat adalah kepentingan bangsa dan demokrasi harus menghadirkan negara secara nyata dalam melindungi rakyat," ujarnya.

DPR akan mendorong penanganan bencana dan karhutla yang lebih tepat dan terpadu. Selain itu, DPR juga memastikan penyaluran bansos semakin akurat sehingga manfaatnya diterima masyarakat yang membutuhkan.

"Karena itu melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran," kata Dasco.

Keberhasilan kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari sisi perencanaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. "Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara," ujarnya.

Baca Juga: Tutup Masa Sidang, DPR Sahkan 20 UU dan Ajukan 7 RUU Inisiatif

Dalam masa persidangan tersebut, DPR juga melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. 

Di antaranya penanganan kelompok kriminal bersenjata di Papua, percepatan penanganan karhutla, penguatan teknologi dan sumber daya manusia, penguatan program Koperasi Desa Merah Putih, pemulihan layanan pendidikan, hingga evaluasi tata kelola pengawasan lembaga pemasyarakatan.

Dasco mengatakan, DPR akan terus mengawasi tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang telah disampaikan melalui rapat-rapat tersebut.