Komisi XIII DPR Akan Cek Lapas Cibinong, Dasco Minta Ungkap Jika Ada yang Cederai Keadilan

AKURAT.CO Pimpinan DPR menyetujui rencana Komisi XIII DPR untuk melakukan kunjungan ke Lapas Cibinong, guna mencocokkan data yang disampaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan kondisi di lapangan. 

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan kunjungan tersebut juga dapat menjadi momentum untuk mengungkap persoalan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.

Komisi XIII sebelumnya telah menggelar rapat bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait persoalan di Lapas Cibinong. Dalam rapat tersebut, Komisi XIII memperoleh sejumlah data yang selanjutnya akan diverifikasi melalui kunjungan langsung.

Baca Juga: Komisi XIII DPR Bakal Inspeksi Lapas Cibinong, Telusuri Anggaran 'Rumah Dinas'

"Komisi XIII kemarin sudah melakukan rapat dengan Kementerian Imigrasi dan kemudian masalah yang ada di Lapas itu kami sudah mendapatkan juga informasi dari Komisi XIII bahwa mereka ingin mencocokkan antara data-data yang diberikan pada saat rapat dengan fakta-fakta di lapangan," kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Atas dasar itu, pimpinan DPR memberikan persetujuan kepada Komisi XIII untuk melakukan kunjungan ke Lapas Cibinong.

"Kami dari pimpinan DPR sudah juga memberikan persetujuan untuk Komisi XIII berkunjung ke Lapas Cibinong untuk mengecek fakta, data, serta kemudian kalau perlu mengungkap hal-hal yang mencederai rasa keadilan di masyarakat, demikian," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, mengatakan pihaknya akan melakukan inspeksi ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, pada Rabu (30/9/2026), untuk mengecek langsung kondisi lapas.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Penonaktifan 5 Pejabat di Lapas Cibinong Sesuai dengan Evaluasi

Kunjungan itu sekaligus menelusuri sumber anggaran pembangunan bangunan yang disebut 'rumah dinas' di Lapas Cibinong, yang disebut tidak masuk dalam Barang Milik Negara (BMN). Pemeriksaan langsung diperlukan untuk memastikan sumber pembiayaan bangunan yang disebut dibangun secara swakelola. 

"Kita lebih bagus daripada berdebat kusir, kita lakukan cek dokumen. Nanti kami akan periksa anggaran 2022 dan 2023. Kalau itu enggak ada, artinya itu swakelola," kata Willy kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XIII DPR, Yan Permenas Mandenas, mengatakan kunjungan tersebut perlu dilakukan karena kondisi di lapas berpotensi berubah setelah persoalan sebelumnya mencuat ke publik.