Dasco: Usulan Pemisahan Pileg-Pilpres di RUU Pemilu Masih Terlalu Dini

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan, wacana pemisahan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) di Pemilu 2029 masih sebatas usulan. 

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu masih dalam tahap prapembahasan yang akan dilakukan Komisi II DPR RI, sehingga belum dapat dipastikan usulan mana yang nantinya akan diakomodasi. Karena itu, berbagai gagasan yang muncul dari partai politik masih akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.

"Jadi begini, soal Undang-Undang Pemilu ini kan masih sangat dinamis karena kemudian pembahasannya itu baru pra yang akan dilakukan oleh Komisi II," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga: Demokrat Usulkan Dapil Nasional di RUU Pemilu

Ketua Harian DPP Gerindra ini menjelaskan, Komisi II nantinya akan menampung berbagai pandangan dari partai politik yang berada di parlemen maupun partai nonparlemen. Masukan tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi II dalam menyusun rancangan revisi UU Pemilu.

"Nah, tentunya masukan-masukan, pendapat-pendapat dari masing-masing partai yang ada di parlemen maupun juga kemudian masukan-masukan dari partai non-parlemen akan menjadi masukan bagi Komisi II untuk kemudian membuat satu rancangan revisi yang nantinya juga akan dimintakan pendapatnya kepada publik," bebernya.

Baca Juga: Panja RUU Pemilu Segera Dibentuk, Komisi II DPR Buka Partisipasi Publik 

Dasco pun meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa usulan tertentu, termasuk pemisahan pileg dan pilpres, akan masuk dalam revisi UU Pemilu. Keputusan mengenai sistem pemilu baru dapat terlihat setelah seluruh proses pembahasan dilakukan.

"Nah, sehingga masih terlalu dini kalau menanyakan sistem atau usulan mana yang kemudian akan diakomodir. Demikian," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan gagasan desain Pemilu 2029, termasuk agar pemilu legislatif digelar lebih dahulu sehingga hasilnya dapat menjadi dasar atau syarat dalam pencalonan presiden.