Nama BRAN Diganti Jadi LPRA dalam RUU Reforma Agraria

AKURAT.CO Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) berganti nomenklatur menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria.
Perubahan tersebut menjadi salah satu materi yang disepakati Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR.
Wakil Ketua Baleg DPR, Sturman Panjaitan, mengatakan, perubahan nomenklatur tercantum dalam Pasal 1 angka 4 RUU Pengaturan Reforma Agraria.
Selain nama lembaga, panja juga menyepakati definisi LPRA dalam ketentuan umum RUU.
"Pasal 1 angka 4 terkait perubahan nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria, yang selanjutnya disebut lembaga beserta definisinya," ujarnya, dalam rapat pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Baca Juga: RUU Reforma Agraria Rampung Dibahas, Panja Sepakati 14 Bab dan 53 Pasal
Panja juga menyepakati sejumlah definisi yang berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria. Termasuk Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan subjek reforma agraria.
"Pasal 1 angka 5 terkait definisi Lokasi Prioritas Reforma Agraria, yang selanjutnya disebut dengan LPRA, adalah lokasi atau wilayah yang diprioritaskan untuk melaksanakan reforma agraria. Pasal 1 angka 7 terkait definisi subjek reforma agraria adalah penerimaan objek reforma agraria yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima objek reforma agrarian," jelas Sturman.
Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ahmad Iman Sukri, mengatakan, perubahan kelembagaan menjadi salah satu materi penting yang disepakati dalam pembahasan RUU.
LPRA nantinya menjadi lembaga yang secara khusus menyelenggarakan reforma agraria. Lembaga tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
"Penguatan kelembagaan reforma agraria melalui pembentukan Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan kewenangan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik agraria," jelasnya, dalam rapat pleno pengambilan keputusan RUU Pengaturan Reforma Agraria.
Selain membentuk LPRA, panja juga menyepakati pembentukan dewan pengawas. Dewan tersebut disiapkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan reforma agraria.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 7Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 8Temui Dasco di DPR, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat dan Tidak Berminat Bahas Cawapres
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa









