Prabowo Cerita Ada 'Raja Kecil' dalam Birokrasi: Tidak Mau Diatur, Merasa Dirinya Raja

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, menceritakan adanya sebagian birokrat yang telah bekerja puluhan tahun di suatu kementerian dan menguasai seluk-beluk institusi, tetapi tidak selalu sejalan dengan kepemimpinan serta kebijakan pemerintah.

Dia menyebut fenomena birokrasi yang tidak mau diatur sebagai bentuk 'deep state'. Dia menggambarkan oknum pejabat seperti itu sebagai 'raja kecil' di dalam institusinya.

"Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil," kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga: Prabowo Siapkan SDM Profesional Lewat URI: Kita Harus Perbaiki Semua Institusi Kita

Dia menjelaskan, seorang pemimpin politik memiliki batas masa jabatan, sedangkan aparatur sipil negara dapat bekerja dalam satu kementerian selama puluhan tahun. Pengalaman panjang tersebut seharusnya menjadi kekuatan institusi, tetapi dapat memunculkan persoalan apabila tidak disertai akuntabilitas dan keselarasan kerja.

"Pemimpin politik maksimal lima tahun. Kalau PNS, birokrat ini, dia bisa 20 tahun di kementerian itu dan dia mengerti seluk-beluknya," jelasnya.

Meski mengakui adanya persoalan tersebut, kondisi itu tidak terjadi pada semua aparatur negara. Kritiknya ditujukan kepada oknum dan sistem yang membuat koordinasi antarkementerian dan lembaga tidak berjalan optimal.

"Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar," jelasnya.

Baca Juga: Prabowo: Giant Sea Wall Pantura Bakal Lindungi 50 Juta Warga dan 38 Persen PDB

Untuk itu, Prabowo membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) untuk memperkuat sistem dan menyiapkan SDM yang profesional. Pemerintah ingin memastikan institusi negara diisi oleh pejabat yang kompeten, dapat dievaluasi, dan mampu bekerja selaras untuk kepentingan masyarakat.

Pengembangan URI juga dirancang mencakup pendidikan khusus bagi calon pemimpin pemerintahan. Prabowo mempertimbangkan pembentukan akademi untuk gubernur, bupati, hingga direktur jenderal.

Menurutnya, setiap pejabat yang akan menduduki posisi strategis perlu dibekali kemampuan kepemimpinan, administrasi, dan pemahaman terhadap tanggung jawabnya sebelum menjalankan jabatan.