Daftar Kementerian dan Lembaga yang Minta Tambahan Anggaran 2027, Ini Rinciannya

Idham Nur Indrajaya | 1 September 2026, 13:03 WIB

Tambahan anggaran 2027 diajukan sejumlah K/L, dari MA, Kejagung hingga Kemendikdasmen. Simak pagu dan rincian kebutuhannya. - Ilustrasi: Gemini Google

AKURAT.CO Besarnya anggaran yang diterima kementerian dan lembaga untuk 2027 ternyata belum sepenuhnya menutup kebutuhan mereka. Sejumlah K/L masih mengajukan tambahan anggaran 2027 kepada pemerintah untuk membiayai program prioritas, operasional, belanja pegawai, hingga persiapan Pemilu 2029.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat bersama komisi terkait di DPR pada Senin, 31 Agustus 2026. Nilainya beragam, mulai dari puluhan miliar rupiah hingga ratusan triliun rupiah.

Beberapa lembaga seperti Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut pagu yang telah ditetapkan belum mencukupi kebutuhan ideal. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai membutuhkan anggaran untuk tahapan Pemilu 2029 yang sudah dipersiapkan sejak jauh hari.

Yang perlu dicatat, angka tambahan yang diminta belum berarti otomatis menjadi anggaran yang disetujui. Usulan tersebut masih harus melalui proses pembahasan dan penetapan anggaran.

Ringkasan

Berdasarkan paparan dalam rapat DPR pada 31 Agustus 2026, sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran dengan kebutuhan yang berbeda-beda.

Berikut ringkasannya:

Mahkamah Agung (MA): masih membutuhkan sekitar Rp7,92 triliun.
Komisi Yudisial (KY): mengajukan tambahan Rp31,3 miliar.
Kejaksaan Agung: mengusulkan tambahan Rp22,1 triliun.
Mahkamah Konstitusi (MK): mengajukan tambahan Rp67 miliar.
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg): masih membutuhkan sekitar Rp6,624 triliun.
Kemendikdasmen: mengajukan tambahan Rp464,27 triliun untuk dua kelompok kebutuhan.
KPU: meminta tambahan Rp78,3 miliar.
Bawaslu: mengusulkan tambahan Rp772,74 miliar.

Jika dilihat sekilas, permintaan Kemendikdasmen terlihat paling besar. Namun, angka tersebut memiliki karakter berbeda karena terdiri atas kebutuhan program prioritas dan pembiayaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Mengapa Banyak K/L Masih Membutuhkan Tambahan Anggaran?

Permintaan tambahan anggaran tidak selalu menunjukkan bahwa suatu kementerian atau lembaga mendapatkan pagu yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Persoalannya adalah kecukupan pagu terhadap kebutuhan yang direncanakan.

Dalam kasus MA, misalnya, pagu anggaran 2027 telah naik menjadi Rp19,341 triliun dari pagu indikatif Rp16,959 triliun. Namun, kenaikan tersebut masih belum menutup seluruh kebutuhan yang sebelumnya diajukan.

Hal serupa terjadi di Kejagung. Lembaga tersebut memperoleh pagu Rp21,5 triliun, meningkat sekitar Rp6 triliun dari pagu indikatif Rp15,4 triliun. Meski naik cukup besar, Kejagung memperkirakan kebutuhan idealnya mencapai Rp43,6 triliun.

Artinya, kenaikan pagu tidak otomatis membuat kebutuhan anggaran sebuah lembaga menjadi terpenuhi.

Ada setidaknya empat kelompok alasan yang terlihat dari permintaan K/L tersebut:

Belanja pegawai dan operasional
Program prioritas pemerintah
Kebutuhan sarana dan prasarana
Persiapan agenda nasional seperti Pemilu 2029

Ada pula kebutuhan yang muncul karena perubahan kebijakan atau kewajiban untuk menjalankan putusan pengadilan.

MA Masih Kekurangan Sekitar Rp7,92 Triliun

Mahkamah Agung memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp19,341 triliun. Nilai tersebut sudah mengalami peningkatan sekitar Rp2,382 triliun dibandingkan pagu indikatif sebesar Rp16,959 triliun.

Namun, kebutuhan MA sebelumnya mencapai Rp10,303 triliun di atas pagu indikatif. Dari jumlah tersebut, baru Rp2,382 triliun yang masuk dalam pagu anggaran.

Dengan demikian, masih ada kebutuhan sekitar Rp7,92 triliun.

Kekurangan tersebut terdiri atas sekitar Rp3,872 triliun untuk belanja pegawai dan Rp4,048 triliun untuk belanja nonoperasional.

Dari komposisinya terlihat bahwa persoalan MA bukan semata-mata berkaitan dengan pembangunan atau program baru. Sebagian besar kebutuhan tambahan justru berkaitan dengan belanja pegawai dan kebutuhan operasional lembaga.

KY Mengajukan Tambahan Rp31,3 Miliar

Komisi Yudisial memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp201,096 miliar.

Namun, KY masih mengajukan tambahan Rp31,3 miliar. Dana tersebut direncanakan untuk tiga kelompok kebutuhan, yakni Rp17,5 miliar bagi operasional dan pemeliharaan kantor, Rp4,8 miliar untuk kebutuhan nonoperasional, serta Rp9 miliar untuk belanja modal.

Komposisi ini menunjukkan bahwa tambahan anggaran KY tidak hanya diarahkan untuk kegiatan rutin. Sebagian juga ditujukan untuk kebutuhan investasi atau belanja modal lembaga.

Kejagung Minta Tambahan Rp22,1 Triliun

Kejaksaan Agung menjadi salah satu lembaga dengan nilai tambahan anggaran yang besar.

Kejagung memperoleh pagu 2027 sebesar Rp21,5 triliun. Namun, lembaga tersebut menyebut kebutuhan idealnya mencapai Rp43,6 triliun sehingga mengajukan tambahan sekitar Rp22,1 triliun.

Tambahan tersebut antara lain berkaitan dengan belanja pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, pemenuhan sarana dan prasarana, serta percepatan pelaksanaan tugas yang menjadi arahan Presiden.

Kebutuhan lain yang cukup penting adalah penyesuaian terhadap tugas penyidikan dan penuntutan setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru.

Dengan demikian, sebagian permintaan Kejagung berkaitan dengan perubahan kebutuhan institusional akibat perkembangan regulasi hukum.

MK Ajukan Tambahan Rp67 Miliar

Mahkamah Konstitusi mendapatkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp360,8 miliar.

Anggaran tersebut terbagi untuk program penanganan perkara konstitusi sebesar Rp189 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp171,8 miliar.

Di luar pagu tersebut, MK mengajukan tambahan Rp67 miliar. Sebagian besar permintaan tersebut, sekitar Rp45 miliar, ditujukan untuk program penanganan perkara.

Kebutuhannya antara lain mencakup kerja sama internasional di bidang hukum dan konstitusi, konferensi internasional, bimbingan teknis praktik berperkara di MK, serta peningkatan budaya sadar berkonstitusi.

Kemensetneg Masih Membutuhkan Sekitar Rp6,624 Triliun

Kementerian Sekretariat Negara memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp2,672 triliun.

Angka tersebut sedikit meningkat dari pagu indikatif Rp2,669 triliun, salah satunya karena tambahan dana hibah luar negeri sekitar Rp2,861 miliar.

Dana hibah tersebut dialokasikan untuk kegiatan percepatan penanganan stunting.

Namun, Kemensetneg masih mengusulkan tambahan anggaran yang jauh lebih besar. Dari usulan tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar Rp6,624 triliun.

Kemensetneg kemudian berencana kembali mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Kemendikdasmen Ajukan Tambahan Rp464,27 Triliun

Permintaan terbesar dalam daftar ini datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kemendikdasmen memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp61,10 triliun. Di luar pagu tersebut, kementerian mengajukan dua kelompok tambahan dengan total Rp464,27 triliun.

Pertama, tambahan Rp157,76 triliun untuk berbagai program prioritas nasional dan kementerian.

Kedua, tambahan Rp306,51 triliun untuk menindaklanjuti putusan MK terkait penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya secara bertahap dan berkelanjutan.

Tambahan Rp157,76 triliun antara lain akan digunakan untuk memperluas revitalisasi satuan pendidikan hingga 100.000 satuan pendidikan. Dana juga direncanakan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD dan SMP, menyediakan beasiswa serta pembiayaan pendidikan, dan memenuhi sarana serta peralatan pendidikan.

Angka Rp464,27 triliun tersebut perlu dibaca dengan hati-hati. Itu merupakan total usulan tambahan, bukan berarti Kemendikdasmen telah memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp464,27 triliun.

Perbedaan antara pagu Rp61,10 triliun dan usulan tambahan Rp464,27 triliun juga memperlihatkan betapa besar konsekuensi fiskal dari program yang diajukan, khususnya jika dikaitkan dengan pembiayaan pendidikan dasar tanpa biaya.

Mengapa KPU Sudah Meminta Anggaran untuk Pemilu 2029?

KPU mendapatkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp4,68 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,43 triliun telah dialokasikan khusus untuk tahapan Pemilu 2029 pada 2027.

Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemungutan suara. Tahapannya mencakup perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu, pendaftaran serta verifikasi peserta, pembentukan badan ad hoc, pemutakhiran data pemilih, hingga penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

KPU masih mengajukan tambahan Rp78,3 miliar untuk mendukung kegiatan tahapan Pemilu 2029 dan kegiatan rutin.

Hal ini menunjukkan bahwa biaya Pemilu tidak baru muncul ketika kampanye atau pemungutan suara berlangsung. Persiapan administratif dan kelembagaan membutuhkan anggaran jauh sebelumnya.

Bawaslu Minta Tambahan Rp772,74 Miliar

Bawaslu memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp3,749 triliun.

Sebagian anggaran tersebut, sekitar Rp2,570 triliun, dialokasikan untuk program dukungan manajemen atau operasional.

Namun, Bawaslu masih mengajukan tambahan Rp772,74 miliar.

Menurut penjelasan dalam rapat DPR, pagu yang tersedia belum mencakup seluruh kebutuhan kegiatan tugas dan fungsi rutin Bawaslu. Karena kebutuhan tersebut belum masuk dalam pagu awal, tambahan anggaran kemudian diajukan.

Permintaan Bawaslu juga perlu dilihat dalam konteks persiapan Pemilu 2029. Sebagai lembaga pengawas, kebutuhan anggarannya tidak hanya muncul saat tahapan pemilu memasuki masa kampanye.

Apa yang Bisa Dibaca dari Besarnya Tambahan Anggaran 2027?

Ada satu hal penting dari rangkaian pengajuan tersebut: besarnya tambahan anggaran tidak bisa dinilai hanya dari nominalnya.

Kemendikdasmen, misalnya, mengajukan Rp464,27 triliun. Tetapi angka tersebut mencakup kebutuhan yang sangat berbeda, termasuk konsekuensi pembiayaan pendidikan dasar tanpa pungutan.

Sementara itu, MA meminta sekitar Rp7,92 triliun untuk menutup kebutuhan yang sebagian besar berupa belanja pegawai dan nonoperasional.

Kejagung meminta Rp22,1 triliun karena kebutuhan ideal lembaganya diperkirakan mencapai Rp43,6 triliun. KPU dan Bawaslu memiliki kebutuhan lain karena harus mulai membiayai tahapan Pemilu 2029.

Dengan kata lain, nominal usulan tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai urgensi sebuah anggaran.

Yang tidak kalah penting adalah melihat tiga hal: tujuan penggunaan, status anggaran, dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Simulasi Sederhana: Apa Bedanya Pagu dan Tambahan Anggaran?

Untuk memahami kasus ini, bayangkan sebuah lembaga membutuhkan Rp10 triliun untuk menjalankan seluruh programnya pada 2027.

Namun, lembaga tersebut baru mendapatkan pagu Rp7 triliun.

Lembaga itu kemudian mengajukan tambahan Rp3 triliun.

Dalam kondisi tersebut, Rp7 triliun adalah anggaran yang sudah dialokasikan dalam pagu, sedangkan Rp3 triliun merupakan kebutuhan tambahan yang masih diajukan.

Jadi, ketika membaca berita mengenai K/L meminta tambahan anggaran, pembaca tidak seharusnya langsung menganggap seluruh angka tersebut sudah menjadi bagian dari APBN yang final.

Inilah salah satu perbedaan penting antara pagu, kebutuhan, usulan tambahan, dan anggaran yang akhirnya disetujui.

Apa Dampaknya bagi Masyarakat?

Jika tambahan anggaran disetujui, dampaknya bergantung pada lembaga dan program yang menerima dana.

Pada sektor pendidikan, tambahan anggaran berpotensi memperluas revitalisasi sekolah, bantuan pendidikan, sarana pembelajaran, dan program lainnya.

Pada bidang hukum, tambahan anggaran dapat mendukung kebutuhan pegawai, operasional, sarana-prasarana, serta pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan peradilan.

Sementara pada sektor kepemiluan, tambahan anggaran KPU dan Bawaslu berkaitan dengan kesiapan tahapan Pemilu 2029.

Namun, dari sisi APBN, seluruh kebutuhan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka kemampuan fiskal negara. Artinya, besarnya usulan belum otomatis menentukan besarnya anggaran yang akan diterima masing-masing lembaga.

Kesimpulan

Rangkaian pengajuan tambahan anggaran 2027 memperlihatkan bahwa kebutuhan kementerian dan lembaga sangat beragam. MA dan Kejagung masih menghadapi kebutuhan belanja pegawai, operasional, serta penyesuaian tugas. MK dan KY membutuhkan dana tambahan untuk mendukung fungsi kelembagaan, sedangkan Kemensetneg memiliki kebutuhan tambahan yang juga masih harus dibahas.

Di sektor pendidikan, Kemendikdasmen mengajukan tambahan Rp464,27 triliun untuk program prioritas serta tindak lanjut putusan MK mengenai pendidikan dasar tanpa biaya. Sementara itu, KPU dan Bawaslu mulai membutuhkan tambahan anggaran untuk menjalankan tugas rutin sekaligus mempersiapkan tahapan Pemilu 2029.

Pada akhirnya, angka yang paling penting bukan hanya berapa besar tambahan yang diminta, tetapi juga untuk apa dana tersebut digunakan dan berapa besar yang benar-benar disetujui dalam proses penganggaran.

Pantau terus perkembangan pembahasan APBN 2027 dan keputusan pemerintah serta DPR terkait berbagai usulan tambahan anggaran tersebut.

FAQ

Kementerian dan lembaga apa saja yang meminta tambahan anggaran 2027?

Sejumlah K/L yang mengajukan tambahan antara lain MA, KY, Kejagung, MK, Kemensetneg, Kemendikdasmen, KPU, dan Bawaslu. Nilai yang diajukan berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing lembaga.

Berapa tambahan anggaran yang diminta Kemendikdasmen?

Kemendikdasmen mengajukan tambahan Rp464,27 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Rp157,76 triliun untuk berbagai program prioritas dan Rp306,51 triliun untuk menindaklanjuti putusan MK mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Mengapa Mahkamah Agung masih meminta tambahan anggaran?

MA masih membutuhkan sekitar Rp7,92 triliun setelah sebelumnya memperoleh tambahan Rp2,382 triliun yang telah masuk dalam pagu. Kekurangan tersebut terdiri atas sekitar Rp3,872 triliun untuk belanja pegawai dan Rp4,048 triliun untuk belanja nonoperasional.

Berapa tambahan anggaran yang diminta Kejaksaan Agung?

Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan Rp22,1 triliun. Lembaga tersebut menyebut kebutuhan idealnya mencapai Rp43,6 triliun, sementara pagu anggaran 2027 yang diperoleh sebesar Rp21,5 triliun.

Mengapa KPU meminta tambahan anggaran untuk 2027?

KPU meminta tambahan Rp78,3 miliar untuk mendukung kegiatan rutin dan persiapan tahapan Pemilu 2029. Sebelumnya, KPU telah memperoleh pagu Rp4,68 triliun, termasuk sekitar Rp1,43 triliun untuk tahapan Pemilu 2029 pada 2027.

Berapa tambahan anggaran yang diminta Bawaslu?

Bawaslu mengusulkan tambahan Rp772,74 miliar di luar pagu anggaran 2027 sebesar Rp3,749 triliun. Tambahan tersebut antara lain berkaitan dengan kebutuhan tugas dan fungsi rutin yang belum masuk dalam pagu awal.

Apakah semua tambahan anggaran tersebut sudah disetujui?

Tidak. Angka yang disampaikan dalam rapat merupakan usulan tambahan atau kebutuhan anggaran, kecuali bagian yang secara jelas telah masuk dalam pagu. Besaran akhir yang disetujui masih bergantung pada proses pembahasan dan penetapan anggaran.