LCAW 2026, Menteri Jumhur: Jaga Lingkungan Jadi Kunci Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

AKURAT.CO Menteri Lingkungan Hidup (LH), Jumhur Hidayat, menegaskan, perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen secara berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur saat menjadi pembicara dalam forum "Accelerating Green Growth" pada London Climate Action Week (LCAW) 2026 di London, Kamis (25/6/2026).

Forum itu diselenggarakan Indonesia Climate and Growth Dialogue (ICGD) bersama Standard Chartered Bank dan Kedutaan Besar Inggris.

"Kita harus jujur, tantangan terbesar kita saat ini adalah pembiayaan. Untuk mencapai target penurunan emisi, Indonesia membutuhkan lebih dari USD281 miliar. Sementara kemampuan APBN baru mencakup sekitar 18 persen dari kebutuhan tersebut," kata Jumhur.

Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan investasi hijau melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra internasional. Namun, menurutnya, investasi yang masuk harus memberikan dampak nyata bagi perlindungan lingkungan.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya melalui Subnational Nationally Determined Contribution (NDC) Roadmap yang membagi target penurunan emisi kepada 38 provinsi.

"Kondisi setiap daerah berbeda. Karena itu target disesuaikan agar pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang jelas dan pelaksanaannya dapat diukur," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP) 2026–2030guna memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Juga: Ramalan Shio Asmara Hari Ini, 26 Juni 2026: Apakah Cinta Berpihak pada Anda?

Jumhur mengatakan perubahan iklim berpotensi menurunkan hasil pertanian hingga 11 persen dan menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 6 persen setiap tahun apabila tidak diantisipasi.

"Ini bukan sekadar program lingkungan. Ini upaya melindungi infrastruktur, sektor pertanian, dan keselamatan masyarakat dari dampak bencana iklim," katanya.

Menurut Jumhur, penguatan kebijakan lingkungan juga akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, termasuk menghadapi kebijakan UK Carbon Border Adjustment Mechanism (UK-CBAM) yang akan diberlakukan Inggris mulai 2027.

"Kami tidak melihat aturan global ini sebagai ancaman. Justru ini menjadi alasan mengapa Indonesia harus semakin disiplin menjaga lingkungan. Produk yang terbukti ramah lingkungan akan memiliki daya saing lebih kuat di pasar internasional," ujarnya.

Di akhir pemaparannya, Jumhur mengajak pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi semua pihak diperlukan agar ekonomi hijau berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.