Komisi IX DPR Usul Pakai Teknologi AI untuk Atasi Kekurangan Dokter di Daerah Terpencil

AKURAT.CO Komisi IX DPR mengusulkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan dokter di berbagai daerah. Terutama yang hingga kini masih minim bahkan tidak memiliki tenaga medis.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, perkembangan teknologi AI yang kini telah digunakan di berbagai sektor berpotensi membantu pelayanan kesehatan, khususnya di daerah yang mengalami keterbatasan jumlah dokter.
"Kekurangan dokter yang ada, ini kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI," kata Nihayatul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan AI untuk membantu tenaga kesehatan dalam melakukan analisis awal terhadap kondisi pasien, terutama di wilayah yang belum memiliki dokter.
"Bisa tidak ya pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya. Yang mungkin ada ada ini kita bisa dibantu AI untuk sebagai paling tidak untuk membantu pasien kita untuk apa menganalisis penyakit dan sebagainya? Karena untuk menjembatani saja," jelasnya.
Nihayatul menilai persoalan kekurangan dokter tidak dapat diselesaikan secara instan karena proses pendidikan kedokteran membutuhkan waktu yang panjang sebelum seseorang dapat menjalankan profesinya secara penuh.
"Karena pendidikan dokter ini tidak sama dengan pendidikan yang lainnya, yang setelah lulus habis itu wisuda selesai bisa langsung terjun. Tapi kalau pendidikan kedokteran ini kan butuh waktu lagi, koas dan sebagainya," katanya.
Menurut dia, berbagai usulan seperti pemberian beasiswa bagi putra daerah untuk menjadi dokter merupakan langkah yang baik, tetapi hasilnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sementara itu, kebutuhan layanan kesehatan masyarakat harus tetap dipenuhi.
"Nah, ini tentunya kalau menunggu kan tidak mungkin juga masyarakat menunggu sampai lulus. Kalaupun tadi yang diusulkan oleh bapak ibu anggota bahwa bagaimana bisa membiayai putra daerah, itu solusi yang luar biasa. Tapi itu kan butuh waktu," ujar Nihayatul.
Karena itu, dia mendorong pemerintah mengeksplorasi pemanfaatan teknologi untuk menjembatani keterbatasan tenaga kesehatan di daerah.
Menurut Nihayatul, kehadiran fisik dokter mungkin tidak sepenuhnya dapat digantikan, tetapi teknologi dapat membantu pelayanan kesehatan dasar dan konsultasi awal.
"Nah, bisa tidak dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain? Walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu," katanya.
Dia juga menyinggung keberhasilan penerapan teknologi kesehatan jarak jauh yang pernah dilakukan pemerintah, termasuk operasi jarak jauh, sebagai bukti bahwa inovasi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses layanan kesehatan.
"Kalau itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan jarak jauh juga di wilayah tertentu yang tidak ada dokter, itu juga bisa salah satu solusinya," pungkas Nihayatul.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cara Cek Penerima BSU Kemnaker 2026 Pakai NIK, Begini Status Link Resminya
- 2Setelah 'Cabut' dari Timnas Portugal, Masa Depan Cristiano Ronaldo dalam Ketidakpastian
- 3Prediksi Belgia vs Turki 3 Oktober 2026: Susunan Pemain, H2H, dan Skor
- 4Asian Games: Indonesia Berpeluang Raih 5 Emas Besok, Padel Salah Satunya!
- 5Trump Siapkan Tambahan 10.000 Pasukan AS ke Timur Tengah, Senator Desak Kongres Hentikan Dana Perang Iran
- 6Moto3 Jepang: Tanpa Alasan! Hiroshi Aoyama Tuntut Veda Ega Pratama dan Zen Mitani All Out di 'Kandang'
- 7Kalender Jawa 2 Oktober 2026: Watak Weton Jumat Pahing Dikenal Punya Cita-Cita Tinggi
- 8Dokumen Pendidikan Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Keaslian Syarat Cawapres 2024 Jadi Sorotan
- 9Anak Usaha Lyman Group Urus HGB Kota Baru Parahyangan ke ATR/BPN, KPK Dalami Setorannya
- 10KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid di Kasus ATR/BPN, Dalami Alur Setoran hingga Pusat








