Layanan Video Conference Rp5,7 Miliar, BGN Sebut untuk Koordinasi Program MBG secara Serentak

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) mengklarifikasi pengadaan layanan video conference yang mencapai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026, guna mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan dalam pelaksanaan program MBG dibutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

"Pelaksanaan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga pada kemampuan BGN memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman, dan standar pelaksanaan yang sama," jelas Dadan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Baca Juga: BGN Percepat Validasi Data agar Penerima Program MBG Tepat Sasaran

Menurutnya, layanan video conference tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN, dengan kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.

Layanan ini akan digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Dia menekankan bahwa pengadaan tersebut merupakan sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar, yang diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan program.

Karena itu, program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. "Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program," jelasnya.

Baca Juga: Kepala BGN Tegaskan 19.000 Sapi Bukan Kebutuhan Harian Program MBG: Hanya Pengandaian

Dia menegaskan, layanan tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan program, antara lain rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, serta kegiatan edukasi publik. 

Dengan dukungan kapasitas besar tersebut, pihaknya meyakini bahwa penyewaan tersebut dapat menjangkau hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu, termasuk pelaksana di berbagai wilayah yang membutuhkan arahan langsung dari pusat.

"Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program," tegasnya.