BNI dan Pemerintah Bersinergi Dorong Pembiayaan Perumahan dan Ekonomi Rakyat di Manado

AKURAT.CO PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat akses hunian layak melalui partisipasi dalam Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Manado, Sulawesi Utara.
Dalam kegiatan yang digelar di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado pada Rabu (8/4/2026) tersebut, para peserta mengikuti rangkaian sosialisasi dan akad pembiayaan, termasuk Kredit Pemilikan Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program kolaboratif ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.
Sebanyak 600 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 300 peserta PNM, 200 peserta KUR, serta 100 peserta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mencakup pelaku UMKM, pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta masyarakat calon penerima manfaat.
Acara ini turut dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya.
Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor pendukung," ujar Corina dalam keterangan tertulis.
Dia menegaskan, melalui program pembiayaan perumahan ini, pemerintah menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI berkomitmen memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurut Corina, dampak program pembiayaan perumahan tidak hanya terbatas pada kepemilikan rumah, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja serta penguatan rantai pasok sektor konstruksi dan UMKM di daerah.
BNI juga menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat.
"Kami terus menghadirkan layanan yang terintegrasi agar masyarakat dapat mengakses pembiayaan perumahan secara mudah, aman, dan berkelanjutan," tegas Corina.
Melalui kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, BNI optimistis sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Langkah ini menegaskan komitmen BNI dalam mendorong pembiayaan perumahan yang inklusif sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Demo BEM UI 28 Oktober 2026: Cek Lokasi, Jadwal, dan Informasi Terbaru
- 2Kalender Jawa 28 Oktober 2026: Watak Weton Rabu Pon, Benarkah Dikenal Pekerja Keras?
- 3KPK Tegaskan Tak Sita atau Terima Pengembalian Rp40 Juta dari PCNU Terkait Muktamar NU
- 44 Link CCTV Jakarta Hari Ini, 28 Oktober 2026: Pantau Situasi Demo di Bundaran HI!
- 5Prediksi Skor Roma vs Cagliari 28 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan Menang
- 6Kalender Jawa 27 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pahing Dikenal Cerdas dan Banyak Akal
- 7Materi Matematika TKA SMA 2026, Cek Kisi-Kisi dan Contoh Soal Terbaru
- 8Prediksi Sassuolo vs Lazio 28 Oktober 2026: Jay Idzes Absen, Biancocelesti Diunggulkan
- 9KPK Ingatkan Nusron Wahid untuk Kooperatif dan Berharap Dukungan Penuh Pemerintah
- 10Geledah Kantor Pusat Djarum, KPK Dalami Penyimpangan Penerimaan Cukai Rokok







