Pembangunan 104 Sekolah Rakyat Ditargetkan Rampung Juni 2026

AKURAT.CO Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan dapat rampung pada pertengahan tahun ini. Saat ini ada 104 Sekolah Rakyat yang masih dalam proses pembangunan dan tersebar di berbagai kota di Indonesia.
"Di Pulau Jawa sebanyak 40 lokasi, diikuti Sumatera 26 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, dan Sulawesi 16 lokasi. Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencakup 3 lokasi, Kepulauan Maluku 4 lokasi, serta Papua 3 lokasi," ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, dalam sesi konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Saat ini, pengerjaan konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II menyisakan waktu sekitar 90 hari. Pemerintah terus mendorong agar pengerjaan proyek tersebut dapat selesai tepat waktu.
Baca Juga: Putus Rantai Kemiskinan: Anak Masuk Sekolah Rakyat, Orang Tua Diberdayakan Lewat Bantuan Kemensos
"Target penyelesaian pada 20 Juni 2026 atau sekitar 12 minggu," tukas Qodari.
Sebagai informasi, pembangunan 104 Sekolah Rakyat Tahap II ini dilakukan guna mempercepat akses pendidikan untuk masyarakat miskin ekstrem. Program ini merupakan bagian dari target pemerintah dalam membangun Sekolah Rakyat di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan target kapasitas 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.
Hingga 22 Maret 2026, progres pembangunan secara nasional telah mencapai 15,54 persen. Dalam pembangunan Tahap II, Sekolah Rakyat berdiri di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah.
Setiap kompleks sekolah dirancang modern dan terintegrasi, dilengkapi fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Selain ruang kelas, tersedia pula laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, hingga asrama bagi siswa dan tenaga pengajar.
Fasilitas penunjang lainnya seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, serta ruang terbuka hijau juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan ini.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berupaya mengatasi berbagai tantangan teknis di lapangan. Mulai dari akses menuju lokasi pembangunan, distribusi material, hingga kesiapan infrastruktur pendukung menjadi fokus perhatian agar proyek dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Baca Juga: Sowan ke Jajaran Kiai, Mensos Minta Doa Kelancaran Program Sekolah Rakyat
"Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas," kata Menteri PU Dody Hanggodo, ditulis Selasa (24/3/2026).
Di Provinsi Jawa Tengah, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Proyek ini tersebar di 11 titik yang terbagi dalam dua wilayah kerja.
Wilayah Jawa Tengah 1 mencakup Kabupaten Banyumas, Cilacap, Brebes, Wonosobo, dan Temanggung. Sementara wilayah Jawa Tengah 2 meliputi Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Sragen, Sukoharjo, serta Kota Semarang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cara Cek Penerima BSU Kemnaker 2026 Pakai NIK, Begini Status Link Resminya
- 2Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran ke MK, Margarito Kamis: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- 3Setelah 'Cabut' dari Timnas Portugal, Masa Depan Cristiano Ronaldo dalam Ketidakpastian
- 4Trump Siapkan Tambahan 10.000 Pasukan AS ke Timur Tengah, Senator Desak Kongres Hentikan Dana Perang Iran
- 5Prediksi Belgia vs Turki 3 Oktober 2026: Susunan Pemain, H2H, dan Skor
- 6Asian Games: Indonesia Berpeluang Raih 5 Emas Besok, Padel Salah Satunya!
- 7Moto3 Jepang: Tanpa Alasan! Hiroshi Aoyama Tuntut Veda Ega Pratama dan Zen Mitani All Out di 'Kandang'
- 8Dokumen Pendidikan Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Keaslian Syarat Cawapres 2024 Jadi Sorotan
- 9Rocky Gerung Minta Buruh Kawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Jangan Mundur jika Berhadapan Kekuasaan
- 10Hanya Kompromi Politik, Fahri Hamzah Tantang DPR Tetapkan Ambang Batas Parlemen Nol atau 20 Persen







