Pemerintah Diminta Pangkas Rantai Distribusi Cegah Pedagang Jual Beras di Atas HET

AKURAT.CO Komisi IV DPR mengkritisi sikap pemerintah yang terlalu represif ke pedagang saat harga beras naik. Padahal, pemerintah dan Bulog bisa melakukan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. 

"Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, Rabu (29/10/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Alex sebagai tanggapan terhadap keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), yang menilai pemerintah terlalu ekstrem dengan mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).

Baca Juga: Menko Zulhas Targetkan RI Tak Impor Beras dan Jagung

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak perlu panik menghadapi kenaikan harga beras, sebab berbagai instrumen stabilisasi sudah tersedia.

Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa kelompok rentan menjadi penerima manfaat utama dari program subsidi yang digulirkan, baik dalam bentuk bantuan pangan maupun beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

"Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026," imbuhnya.

Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu menilai, langkah yang lebih tepat untuk meredam kenaikan harga beras adalah dengan memperbaiki pola distribusi. Termasuk, dengan memperbaiki sistem logistik nasional.

"Pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi, sehingga pedagang tidak terbebani biaya pengiriman yang terlalu besar," ujar Legislator asal Dapil Sumatera Barat I tersebut.

Baca Juga: Polda Riau Pimpin Rapat Satgas Pengendalian Harga Beras, Pastikan Stok Aman dan Sesuai HET

Selain itu, Alex mendorong pemerintah untuk terus menyempurnakan sistem logistik, terutama dalam kaitannya dengan peran Bulog yang diwajibkan membeli gabah tanpa mempertimbangkan kualitas.

"Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas, tentu penuh tantangan. Makanya, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani," jelas Alex.

Dengan langkah yang komprehensif, stabilisasi harga beras dapat dicapai tanpa harus menekan pedagang kecil yang juga sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

"Pemerintah mesti memperkuat distribusi dan keadilan logistik, agar rakyat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang wajar," pungkasnya.