HMI Dorong Pelaksanaan Reformasi Tata Kelola Pendidikan yang Inklusif dan Berkarakter

AKURAT.CO Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi HMI untuk menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi implementasi tata kelola pendidikan yang lebih merata, inklusif dan berkarakter.

Dalam forum tersebut, HMI menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Mulai dari kesenjangan akses dan fasilitas pendidikan yang masih tajam antara perkotaan dan pedesaan, permasalahan kesejahteraan serta kualitas guru yang belum kunjung selesai, hingga lemahnya pengawasan program strategis seperti Program Indonesia Pintar (PIP).

Baca Juga: Timothy Ronald, Investor Muda yang Membangun Masa Depan Indonesia Melalui Keuangan dan Pendidikan

Menurut PB HMI, persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut, sebab menyangkut mandat konstitusi untuk mewujudkan pendidikan sebagai hak dasar seluruh warga negara.

PB HMI juga menekankan bahwa reformasitata kelola pendidikantidak cukup hanya berbicara soal alokasi anggaran, tetapi harus menembus tahap implementasi dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.

Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, menggarisbawahi bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam RAPBN harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

Baca Juga: Kemenko PMK Perkuat Karakter dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia Pendidikan

"Kita tidak ingin program strategis berhenti pada pencitraan politik atau laporana dministratif. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa dan harus dijalankan dengan kesungguhan serta integritas," jelasnya, Jumat (3/10/2025).

Sebagai organisasi kemahasiswaan tertua dan terbesar di Indonesia, HMI membawa sejumlah usulan konkret dalam pertemuan ini.

Pertama, HMI mendorong revisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan agar memasukkan aspek pendidikan karakter, literasi digital yang bertanggung jawab dan penguatan mental peserta didik.

Baca Juga: DPR Siapkan Naskah Akademik RUU Sisdiknas, Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Kejelasan Status Guru

Kedua, HMI mengusulkan program mentoring guru secara berkala dengan model satu guru mentor mendampingi tiga guru lain dalam menerapkan pembelajaran mendalam yang mindful, meaningful dan joyful learning, sejalan dengan arah kebijakan Kemendikdasmen.

Ketiga, HMI siap memanfaatkan jaringan nasional kadernya untuk menjadi mitra pengawasan partisipatif terhadap PIP, memastikan program tepat sasaran dan sesuai standar operasional.

Sementara itu, Ketua Bidang Litkesra PB HMI, Yusuf Sugiyarto, menegaskan bahwa PIP dan MBG seharusnya menjadi instrumen pemerataan pendidikan yang berdampak langsung pada siswa, bukan sekadar program formalitas.

Baca Juga: Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim Targetkan 200 Sekolah Binaan pada 2027

"HMI siap menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif dalam mengawal agar PIP tersalurkan tepat sasaran. Kami memiliki jaringan kader di 267 kota/kabupatenyang siapmelakukan pengawasandan advokasi," katanya.

Audiensi PB HMI dengan Kemendikdasmen ini diharapkan menjadi langkah awal yang lebih konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan.

Dengan komitmen kolaborasi yang kritis dan konstruktif, HMI menegaskan posisinya bukan hanya sebagai pengawal demokrasi tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun pendidikan nasional yang berkeadilan dan berdaya saing global.